Guru Besar IPB Sebut Pariwisata Indonesia Masih Tertinggal, Perlu Pendekatan Ekowisata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora mengatakan, perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih jauh dari optimal dan tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Prof. Ricky Avenzora juga dikenal luas sebagai pakar dalam bidang ekowisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia," kata Ricky dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga persoalan utama dalam pembangunan pariwisata nasional. Pertama, jumlah devisa dan wisatawan yang dihasilkan masih kalah dari negara tetangga. 

Kedua, potensi alam dan budaya justru banyak mengalami kerusakan. Ketiga, distribusi manfaat pariwisata tidak merata.

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata," ujar Ricky.

Ricky turut mengkritik langkah penyegelan dan pembongkaran terhadap sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. 

Ia menilai, kebijakan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan cenderung menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.

"Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk dari abuse of power, karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," ucapnya.

Ricky menilai, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat dan berdampak luas bagi masyarakat serta pelaku usaha. 

“Menurut saya, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tegasnya.

Ricky juga menyarankan agar hak usaha para pelaku pariwisata dikembalikan dan didukung oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. 

Menurut dia, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal. Jika ada kekeliruan atau kekurangan dari pihak swasta, maka sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.

“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” imbuh Ricky.