Kadin Indonesia Institute dan PYC Gelar Pelatihan Advokasi Kebijakan di Singapura

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA — Kadin Indonesia Institute (KII) bersama Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menggandeng Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (LKYSPP-NUS) dalam penyelenggaraan pelatihan advokasi kebijakan bertajuk Policy Advocacy Training, yang berlangsung pada 24–26 September 2025.

Program ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara KII dan PYC yang ditandatangani pada Juli lalu, dengan dukungan dari Dato’ Dr. Low Tuck Kwong.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa Dorong Pemerintah Setop Ekspor Lignit

Dalam sambutannya, Associate Professor LKYSPP-NUS, Eduardo Araral, menekankan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas.

“Kebijakan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menguntungkan satu kelompok atau industri saja. Jika tidak, dampaknya bisa memicu protes besar, seperti yang terjadi di Indonesia, Nepal, dan Perancis,” ujar Eduardo.

Sebanyak 60 pimpinan dan perwakilan Kadin dari berbagai provinsi dan sektor usaha mengikuti pelatihan ini, baik secara luring maupun daring. Mereka dibekali keterampilan lanjutan dalam advokasi kebijakan, kepemimpinan strategis, serta kolaborasi regional di tingkat ASEAN.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo; Dato’ Dr. Low Tuck Kwong; Elaine Low dan Alexander Ery Wibowo dari PT Bayan Resources Tbk; Dr. Purnomo Yusgiantoro dan Dr. Filda Citra Yusgiantoro dari PYC; serta Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa.

Baca juga: Dorong Lapangan Kerja dan Hunian Layak, Erwin Aksa Serap Aspirasi Warga Jakarta

Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari tujuh kerangka advokasi kebijakan dan menerapkannya dalam kerja kelompok yang membahas isu-isu prioritas, seperti transformasi digital, penguatan UMKM, keberlanjutan, ketahanan energi dan pangan, perdagangan, serta investasi.

Erwin Aksa menyebut pelatihan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Kadin Indonesia dalam pembangunan nasional.

“Kadin Indonesia hadir sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar penonton. Pelatihan ini memperkuat anggota kami untuk memperluas pengaruh, membangun jejaring global, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” kata Erwin.

Senada dengan itu, Duta Besar Suryo Pratomo menilai penguatan kapasitas advokasi akan meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan.

“Dengan membekali pemimpin Kadin dengan keterampilan advokasi kelas dunia, kita memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memperdalam kerja sama regional ASEAN,” ujarnya.

Baca juga: Erwin Aksa Sebut Persiapan Rapimnas Kadin 2024 Berjalan Baik dan Sesuai Rencana

Ketua PYC, Filda Citra Yusgiantoro, menambahkan bahwa pelatihan ini bertujuan membentuk pemimpin yang mampu menyuarakan aspirasi dan memimpin perubahan.

“Setiap pemimpin yang dilatih di sini akan kembali dengan kesiapan untuk mengabdi, menyuarakan aspirasi, dan memimpin perubahan—menghubungkan visi dengan dampak nyata,” ujar Filda.

Sementara itu, Vice Dean & Executive Director Institute of Governance and Leadership, Ong Toon Hui, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Di tengah dinamika global dan perubahan aturan perdagangan, kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting. Advokasi kebijakan yang efektif menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan,” tuturnya.

Program ini menjadi tonggak awal kerja sama KII dan PYC dalam menyiapkan generasi pemimpin Indonesia yang adaptif, terkoneksi secara global, dan siap mendorong perubahan berbasis pengetahuan