Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa Dorong Pemerintah Setop Ekspor Lignit
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang belum stabil.
Penulis:
Nitis Hawaroh
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Erwin Aksa meminta pemerintah untuk menghentikan ekspor Lignit, sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Kami imbau pemerintah untuk tidak mengekspor Lignit dan menurunkan ekspor batu bara kita ke seluruh dunia karena ini adalah SDA untuk anak cucu kita," kata Erwin dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).
Menurut Erwin, kegiatan ekspor merupakan sumber pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dia menyayangkan pemerintah yang masih melakukan ekspor Batu bara serta Lignit.
Baca juga: KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Gali Soal Ekspor Batu Bara Terkait TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
"Perlu kalian ketahui ekspor apa yg tertinggi dari indonesia, ternyata batu bara. Nah ini memalukan bahwa kita masih mengekspor yang namanya barang baku berupa batu bara," ucap dia.
"Dan yang memalukannya lagi kita mengekspor Lignit. Lignit untuk anak cucu kita kedepan, batu bara yang kualitas rendah itu juga diekspor," sambungnya.
Untuk diketahui pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 sebesar 5,2 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dalam pertumbuhan ekonomi 2025.
Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang belum stabil.
"Situasi global yang masih belum stabil tentunya berimplikasi terhadap beberapa sektor unggulan Indonesia. Dan saya menyampaikan sejumlah strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 2025," kata Airlangga, Kamis (16/1/2025).
Beberapa strategi yang disampaikan oleh Airlangga di antaranya melalui meningkatkan daya beli masyarakat, investasi asing langsung (FDI), hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Untuk itu kita perlu militansi dan optimisme dalam upaya mencapai berbagai target yang sudah direncanakan. Tentunya kolaborasi sebagai kunci keberhasilan" tukas Airlangga.
| DPR Kritik Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina, Berpotensi Monopoli dan Langgar UU Migas |
|
|---|
| Komisi I DPR Desak Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Demo Besar Prancis |
|
|---|
| Formappi Sebut Target 67 RUU Prioritas DPR 2026 Tak Masuk Akal |
|
|---|
| SETARA Ungkap 130 Masalah Internal Polri, Reformasi Tak Bisa Ditunda |
|
|---|
| Melihat Kegiatan Prajurit TNI-Polri di Gedung DPR, Isi Waktu Luang dengan Olahraga saat Tak Berjaga |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.