Ombudsman Ungkap Keluhan Petani Terkait Pupuk Subsidi: Sering Ganti Kebijakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ombudsman terus melakukan pengawasan penyaluran pupuk subsidi untuk menekan laporan keluhan petani.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pergantian kebijakan tanpa perencanaan yang matang menjadi salah satu faktor yang dikeluhkan petani.

"Mau jalan dibatalkan lagi, ganti lagi kebijakan lagi. Terjadi banyak keluhan," ujar Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Pupuk Indonesia Permudah Akses Pupuk Subsidi, Dukung Petani Sambut Musim Tanam

Yeka menuturkan, hal tersebut membuat persoalan di lapangan. Sehingga terjadi banyak keluhan.

Data Ombudsman, laporan terbanyak terjadi pada 2021 dan 2022. Lalu, berkurang pada periode 2023-2024.

"Pada periode tahun 2023-2024, hiruk-pikuk terhadap keluhan pupuk itu makin mengecil," tutur Yeka.

Ombudsman melakukan investigasi di 2022 atas prakarsa sendiri atas kebijakan subsidi pupuk, yang dilanjutkan dengan pengawasan pada tahun 2023 sampai 2024.

Menurut Yeka, lebih dari 70 persen tugas negara untuk memberantas kemiskinan sudah tercapai, jika pemerintah bisa membantu para petani untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera.

"Dengan menyejahterakan petani kita, maka secara otomatis kita turut membantu untuk memastikan agar kemiskinan di Indonesia sudah terselesaikan," tutur Yeka.

DPR Soroti Pupuk Subsidi

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengingatkan para distributor dan pemilik kios pupuk agar tidak mempersulit petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. 

Rajiv menyoroti rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi stok pupuk yang tersedia.

Menurut dia, banyak petani yang telah memenuhi syarat, namun tetap mengalami kesulitan saat menebus pupuk.

"Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya enggak ngancem. Misalnya, saya cek di Kabupaten Bandung ternyata penyerapan pupuk subsidinya rendah sekitar 40-50 persen. Ada apa ini? Mungkin ada mafianya atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya?" kata Rajiv dalam bimbingan teknis (Bimtek) kepada para petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika menemukan adanya praktik permainan dalam penyaluran pupuk subsidi.