Hari Tani Nasional
Cak Imin Minta Maaf Selama 27 Tahun Kiprah PKB Belum Berhasil Wujudkan Kesejahteraan Petani
Cak Imin mengakui selama 27 tahun kiprah PKB belum berhasil mewujudkan kesejahteraan yang nyata bagi para petani.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh petani Indonesia dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional 2025.
Ia mengakui selama 27 tahun kiprah PKB belum berhasil mewujudkan kesejahteraan yang nyata bagi para petani.
Baca juga: Hari Tani Nasional 2025, Sekjen KPA Keluhkan Polisi Hambat Perjalanan Ribuan Petani ke Jakarta
"Saya dan PKB di Hari Tani Nasional ini, menyatakan permohonan maaf di usia PKB yang sudah ke-27. Omong kosong menghasilkan kesejahteraan buat petani," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Cak Imin menyebut, meski PKB lahir dari kalangan petani, akan tetapi partainya kerap lupa pada akar perjuangan tersebut.
"Pada dasarnya semua orang PKB yang berhasil adalah anak-anak petani semuanya. Hampir semuanya. Kecuali Pak Alwi Shihab saja ini. Anaknya kiai. Kalau saya anaknya buruh tani, orang tua saya yang mengerjakan taninya kakek saya. Jadi buruh tani juga," ujarnya.
Cak Imin menuturkan permintaan maaf itu sekaligus menjadi peringatan agar seluruh kader PKB serius memperjuangkan nasib petani ke depan.
Karena itu, ia meminta para kader PKB untuk bertobat.
"Moga-moga permohonan maaf ini sekaligus mengingatkan seluruh pengurus, seluruh legislator, seluruh menteri, seluruh bupati, seluruh gubernur dari PKB setelah minta maaf, tobat akan memperjuangkan seluruh nasib petani dengan sungguh-sungguh," katanya.
Cak Imin juga menyoroti soal kebijakan anggaran yang belum berpihak pada petani.
Ia mendorong agar minimal 5 persen APBN dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian.
"Kita ingin minimal pertobatannya adalah APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, infrastruktur apapun menyangkut pertanian. Itulah permohonan maaf yang pertama diwujudkan melalui implementasi APBN untuk petani," ucapnya.
Ia bahkan menyinggung pengalaman pribadinya saat menjadi anggota DPR yang menurutnya tidak menghasilkan kebijakan signifikan terkait pupuk.
"Saya teriak-teriak saja, namanya juga DPR kan tugasnya teriak-teriak. Tujuh tahun saya teriak-teriak soal pupuk, tujuh tahun nggak ada hasilnya. Petani tetap sulit mendapatkan pupuk," kata dia.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.