Kemenkeu Hemat Rp3,5 Triliun, Wujudkan Efisiensi Berkeadilan

"Ini bukan keinginan pribadi saya sebagai presiden, tapi kewajiban kita semua sesuai konstitusi," katanya.

Karena itu, Presiden meminta para menterinya untuk memahami esensi di balik kebijakan ini.

Efisiensi bukanlah tentang pemotongan sembarangan, melainkan penyingkiran alokasi yang tidak produktif dan hasilnya ambigu bagi publik.

Bahkan, dana yang dihemat dapat dialihkan kembali jika muncul kebutuhan mendesak untuk program-program strategis dari instansi terkait.

Realisasi APBN

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 mengalami defisit sebesar Rp 321,6 triliun.

Defisit adalah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan. Artinya belanja pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara yang bersumber dari pajak maupun non-pajak.

"Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB," kata Menkeu Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa, di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya Tampil Perdana Beberkan Kondisi APBN Agustus 2025: Kita Perlu Waspada Kondisi Global

Berdasarkan paparannya, pendapatan negara hingga Agustus sebesar Rp 1.638,7 triliun. Penerimaan perpajakan senilai Rp 1.339,4 triliun, penerimaan pajak sebesar Rp 1.135,4 triliun dan penerimaan cukai Rp 194,9 triliun. Lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 306,8 triliun.

Kemudian, belanja negara senilai Rp 1.960,3 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.1388,8 triliun, belanja kementerian Rp 686 triliun, belanja non kementerian Rp 702,8 triliun. Sementara transfer ke daerah senilai Rp 571,5 triliun.

Sedangkan keseimbangan primer tercatat Rp 22 triliun.

Menurut Purbaya, ini mengindikasikan belanja pemerintah belum menyerap membelanjakan lebih banyak anggaran belanja negara.

"Jadi kalau lihat dari sini sih harusnya kan negatif, keseimbangan primer sampai akhir tahun," tutur Purbaya.

"Jadi masih ada ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025 ini," imbuh Purbaya.