Usai Dikenakan Tarif Impor 50 Persen, India Tunda Pembelian Senjata dari AS 

TRIBUNNEWS.COM - Setelah diumumkan akan dikenakan tarif impor untuk produk yang datang dari India ke Amerika Serikat (AS) sebesar 50 persen di akhir Agustus 2025, New Delhi menunda rencana pembelian senjata dan pesawat baru dari AS.

Tarif atau pajak impor adalah bea yang dikenakan oleh pemerintah nasional, wilayah pabean atau serikat supranasional atas impor barang dan dibayar oleh importir.

Menurut sumber tiga pejabat India yang mengetahui masalah tersebut, langkah ini menjadi sinyal ketidakpuasan pertama India setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap ekspor India, melansir Reuters.

Akibat dari tarif impor yang tinggi ini membuat hubungan kedua negara berada di titik terendah dalam beberapa dekade.

India sebelumnya berencana mengirim Menteri Pertahanan Rajnath Singh ke Washington dalam beberapa minggu mendatang untuk mengumumkan sejumlah pembelian tersebut.

Dengan diumumkannya pengenaan tarif 50 persen terhadap barang India, dua sumber menyebutkan perjalanan itu dibatalkan.

Baca juga: Terkena Tarif Impor Amerika Sebesar 50 Persen, Sektor Padat Karya India Terancam 

Pada 6 Agustus Trump mengumumkan kenaikan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap barang-barang India sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia. Menurut Trump, pembelian itu berarti India turut membiayai invasi Rusia ke Ukraina. 

Selain itu, untuk pertama kalinya pembicaraan pembelian kendaraan tempur Stryker buatan General Dynamics Land Systems dan rudal anti-tank Javelin yang dikembangkan Raytheon dan Lockheed Martin, tertunda akibat tarif tersebut.

Baca juga: Tarif Trump Bikin India Cari Sekutu Baru, PM Modi Pilih Dekati China, Merapat ke Xi Jinping

Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya pada Februari telah mengumumkan rencana pengadaan dan produksi bersama kedua sistem senjata tersebut.

Selain itu, Singh juga semula dijadwalkan mengumumkan pembelian enam pesawat intai Boeing P8I untuk Angkatan Laut India senilai 3,6 miliar dolar AS, namun rencana ini ikut terhambat.