Pemimpin Palestina Akan Pidato Virtual di PBB meski Ditentang AS, 3 Hari usai Pengakuan Negara Barat

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas akan berpidato di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara virtual pada Kamis (25/9/2025) waktu setempat.

Presiden Otoritas Palestina veteran berusia 89 tahun itu akan berpidato di hadapan Majelis Umum PBB tiga hari setelah sejumlah negara Barat mengakui negara Palestina.

Selain itu, Mahmoud Abbas dijadwalkan berpidato virtual di PBB meskipun Amerika Serikat (AS) menentangnya.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dengan tegas menolak status kenegaraan Palestina.

Bahkan, AS melarang Mahmoud Abbas dan para pembantu seniornya bepergian ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin dunia.

Namun, Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas memilih untuk mengizinkan Mahmoud Abbas berpidato di hadapan badan dunia tersebut melalui pesan video.

Dilansir Arab News, Otoritas Palestina pimpinan Abbas menikmati kendali terbatas atas sebagian wilayah Tepi Barat berdasarkan perjanjian yang dicapai melalui perjanjian damai Oslo yang dimulai pada tahun 1993.

Fatah pimpinan Abbas adalah saingan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berusaha untuk menggabungkan keduanya.

Abbas, dalam pidatonya pada Senin (22/9/2025), mengutuk serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas terhadap Israel, yang telah merespons dengan serangan militer tanpa henti.

Prancis dan kekuatan Eropa lainnya, meskipun tidak bergabung dengan upaya Israel dan AS untuk mendelegitimasi Otoritas Palestina, telah menyatakan bahwa Otoritas Palestina membutuhkan reformasi besar.

AS Blokir Pemimpin Palestina Hadiri Pertemuan PBB

Diberitakan BBC, Presiden Palestina Mahmoud Abbas diblokir untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, setelah ia dan 80 pejabat Palestina lainnya visanya dicabut, kata Departemen Luar Negeri AS.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyalahkan mereka karena merusak upaya perdamaian dan mencari "pengakuan sepihak terhadap negara Palestina yang bersifat dugaan".

Baca juga: Eks Intelijen Saudi Yakin Trump Mampu Tekan Zionis Akhiri Perang Gaza: Israel Curi Tanah Palestina

Keputusan tersebut, yang disambut baik oleh Israel, tidak biasa karena AS diharapkan memfasilitasi perjalanan bagi pejabat dari semua negara yang ingin mengunjungi markas besar PBB.

Larangan itu muncul saat Prancis memimpin upaya internasional untuk mengakui negara Palestina di sesi tersebut - sebuah langkah yang ditentang oleh pemerintahan Donald Trump.

Rubio mengatakan, perwakilan Palestina di misi PBB di New York dapat menghadiri pertemuan sesuai dengan Perjanjian Markas Besar PBB - dokumen yang mengatur masalah mengenai operasi PBB di AS.