Hadapi Dampak Tarif Impor Trump, Menaker Yassierli Ingatkan Industri Dalam Negeri Perkuat Daya Saing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan industri di dalam negeri memperkuat daya saing mereka dalam menghadapi dampak dari tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. 

Tarif impor adalah pajak yang dikenakan oleh otoritas setempat atas impor barang ke suatu negara. 

Biasanya, nilai barang impor menentukan jumlah yang akan dikenakan. Dalam beberapa konteks, tarif impor juga berarti bea masuk, bea cukai, tarif, atau pajak impor.

Sebagaimana diketahui, AS telah sepakat menurunkan tarif impor produk RI yang akan masuk AS menjadi 19 persen.

Baca juga: Tarif Impor Amerika 19 Persen Belum Tentu Berlaku 1 Agustus 2025, Bisa Lebih Cepat atau Lambat

Sebagai gantinya, Indonesia berkomitmen menjalankan berbagai hal, salah satunya adalah membebaskan tarif bagi produk AS yang akan masuk Indonesia.

"Ketika tarif dari luar negeri itu turun, artinya peluang produk luar negeri lebih banyak masuk ke Indonesia," kata Yassierli ketika ditemui di kantor Kemnaker, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).

Dengan begitu, Yassierli mengatakan sekarang adalah saatnya industri dalam negeri memperkuat daya tahan mereka agar bisa berdaya saing.

Menurut dia, Kemnaker siap membantu bagi perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas para pekerja mereka. 

"Kita akan fokus kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan intervensi terkait dengan produktivitas. itulah salah satu cara untuk bisa perusahaan kita itu bisa bersaing lebih baik," ujar Yassierli.

Sebelumnya, ia pernah mengatakan bahwa peningkatan produktivitas nasional merupakan kunci strategis untuk mendorong daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Hal itu Menaker Yassierli dalam Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Menurut Yassierli, produktivitas tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan secara sistematis.

Meskipun laju pertumbuhannya mulai sejajar dengan Malaysia dan Thailand, kontribusi Total Factor Productivity (TFP) yang mencerminkan efisiensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan India.

Ia menilai Indonesia tidak bisa terus bergantung pada jumlah tenaga kerja dan investasi modal.

"Jika ingin melakukan lompatan kemajuan, kita harus mendorong produktivitas melalui inovasi dan efisiensi. Ini harus menjadi gerakan nasional lintas sektor,” ujar Yassierli.

Sebagai langkah awal, ia menyebut gerakan peningkatan produktivitas akan difokuskan pada 1.000 perusahaan skala menengah.

Kelompok ini dinilai memiliki peran signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih menghadapi tantangan dalam modernisasi teknologi dan akses terhadap inovasi.

"Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional, tetapi belum sepenuhnya tersentuh kebijakan produktivitas. Kita ingin bantu mereka naik kelas,” ucap Yassierli.

Ia menyebut, pihaknya akan menyiapkan 500 Productivity Specialists yang berasal dari unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Para peserta akan mengikuti pelatihan bersertifikat internasional bekerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelatihan tersebut akan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2025.

Pelatihan akan mencakup pembekalan teori, praktik lapangan (fieldwork), dan pelaksanaan proyek peningkatan produktivitas di lingkungan kerja masing-masing.

Di samping itu, untuk memperkuat ekosistem produktivitas, Kemnaker juga akan meluncurkan berbagai inisiatif pendukung.

Contohnya seperti podcast Productivity Talks, buku saku, kalkulator produktivitas, serta pembentukan lima Productivity Center di Balai Latihan Kerja, Kawasan Ekonomi Khusus, dan perguruan tinggi.

“Kalau kita serius membangun budaya produktif sejak sekarang, kita bisa menembus batas stagnasi. Ini bukan sekadar strategi ketenagakerjaan, tapi strategi besar untuk masa depan bangsa,” kata Yassierli.

Tarif 19 Persen

Sementara itu, terkait dengan tarif impor yang diberlakukan Donald Trump terhadap Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan tarif resiprokal sebesar 19 persen sudah final atau tidak lagi mengalami revisi. 

Sebab jika mengacu pada tarif awal, Presiden AS Donald Trump memberikan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32 persen. 

Namun, setelah pemerintah melakukan negosiasi tarifnya turun menjadi 19 persen.

"Kalau kami lihat angka-angka itu adalah angka yang terendah dibandingkan negara ASEAN yang lain, di mana Vietnam dan Filipina itu sampai saat sekarang adalah 20 persen," kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Senin (21/7/2025).

Airlangga mengatakan, tarif resiprokal untuk Malaysia dan Brunei sebesar 25 persen. 

Kemudian Kamboja sebesar 36 persen, Myanmar 40 persen, Laos 40 persen, serta Thailand 36 persen.

Dia juga menyebut, post tarif yang disepakati dengan AS sebesar 11.555 komoditas. 

Dari total tersebut, bea masuk yang sudah 0 persen sebesar 12 persen dari total post tarif. 

Meski begitu, Airlangga menegaskan bahwa pengenaan bea masuk 0 persen sudah dilakukan terhadap perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dari negara lain seperi Eropa, New Zealand, Jepang.

"Sedangkan bea masuk yang mendekati 5 persen itu 47 persen (dari total). Jadi Amerika sebetulnya sudah dapat 60 persen dibawah 5 persen. Nah dengan adanya perjanjian tersebut, maka Amerika kita perluas menjadi mayoritas menjadi nol persen, dan ini sudah kita berikan kepada CEPA_CEPA yang lain," tutur dia.