Prabowo Diminta Reshuffle Kabinet Imbas Menterinya Gagal Negosiasi Tarif Impor Amerika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle usai sejumlah menterinya gagal mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Indonesia resmi dikenakan tarif resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen.

Mulai 1 Agustus 2025, Pemerintahan AS akan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, kegagalan negosiasi dengan AS menjadi peringatan serius bagi pemerintah.

Baca juga: Hadapi Tarif Resiprokal AS, Komisi XI DPR Dorong Diversifikasi Pasar dan Penguatan Industri Domestik

Kegagalan ini mencerminkan lemahnya arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia.

Selain itu, kegagalan ini juga dinilai sebagai bentuk absennya koordinasi strategis lintas kementerian yang berdampak langsung terhadap kepercayaan pasar dan posisi tawar negara.

“Jika Indonesia ingin memperkuat posisi globalnya, perombakan kabinet adalah langkah yang tidak bisa ditunda," kata Bhima dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/7/2025).

Adapun tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membawa berbagai tawaran besar ke AS.

Tawaran itu mulai dari LNG, LPG, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing. Namun, pemerintah AS tetap menjatuhkan tarif dengan angka yang cukup signifikan.

"Menteri Airlangga Hartarto jelas gagal dalam merancang strategi ekonomi luar negeri yang efektif," ujar Bhima.

Ia juga mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani meski memiliki pandangan teknokratik yang tajam, tidak lagi cukup didengar dalam pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono dipandang hanya menjalankan fungsi simbolik, bukan diplomatik yang substantif.

Bhima menekankan bahwa yang perlu dilakukan bukan sekadar reshuffle, tetapi penyelarasan ulang arah pemerintahan.

"Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum,” ucap Bhima.

Penentuan Tarif Oleh AS