Dampak Tarif Resiprokal Amerika: 1,2 Juta Lapangan Kerja Hilang, Nilai Ekspor RI Susut Rp105 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan dampak pengenaan tarif resiprokal 32 persen Amerika Serikat ke Indonesia akan berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja di Tanah Air.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Indonesia resmi dikenakan tarif resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen.

Mulai 1 Agustus 2025, Pemerintahan AS akan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia.

Baca juga: Prabowo Diminta Reshuffle Kabinet Imbas Menterinya Gagal Negosiasi Tarif Impor Amerika

Menurut studi yang dilakukan CELIOS, pengenaan tarif ini dapat menimbulkan kehilangan serapan kerja hingga 1,2 juta orang.

Hal itu karena pengenaan tarif ini berimbas pada sektor padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki, beserta produk ekspor lain yang signifikan.

Selain itu, studi juga menunjukkan estimasi penurunan nilai ekspor Indonesia sebesar Rp 105,98 triliun dan pendapatan masyarakat terkoreksi Rp 143,87 triliun.

Dengan berlakunya tarif resiprokal per 1 Agustus maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh di level 4,7-4,8 persen year on year.

CELIOS pun menilai pengenaan tarif terhadap Indonesia dari Amerika Serikat yang tetap sebesar 32 persen ini sebagai lemahnya arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia.

Menurut Peneliti CELIOS Yeta Purnama, koordinasi antar kementerian dalam menghadapi krisis ini tampak lemah dan tidak selaras dengan kebutuhan strategis negara.

“Indonesia butuh menteri-menteri yang berani menyuarakan kepentingan publik, bukan sekadar menjalankan instruksi politik," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/7/2025).

"Pembaruan arah kebijakan hanya bisa terjadi bila orang-orangnya juga diperbarui,” ujar Yeta.

Sebagai perbandingan, Vietnam berhasil menghindari tarif serupa dengan pendekatan diplomasi yang konsisten dan komitmen investasi nyata di AS.

Indonesia justru terjebak dalam pendekatan reaktif, penuh simbol, tanpa pondasi diplomatik dan kebijakan yang kuat.

“Saat tarif diumumkan, Indonesia tidak punya wakil penuh di Washington. Di saat negara seperti Vietnam memperkuat diplomasi dan produksi mereka di AS, kita justru membiarkan celah ini terbuka lebar,” kata Direktur Studi China-Indonesia CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat.

CELIOS pun mendesak agar Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet berdasarkan kompetensi dan ketegasan arah kebijakan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut bahwa koordinasi ekonomi memerlukan pemimpin yang memahami lanskap perdagangan global.

Diplomasi luar negeri perlu dijalankan oleh profesional yang bisa memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik internasional.

“Ini bukan sekadar reshuffle, tapi penyelarasan ulang arah pemerintahan. Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum,” kata Bhima.