Harga Beras Naik, Perpadi Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Tata Niaga Beras Nasional
Sebanyak 163 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras dalam kurun waktu yang sama.
lihat foto
Ia mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi skema subsidi transportasi dan mengaktifkan kembali buffer stock logistik untuk kawasan Indonesia Timur.
"Harga Rp 54.000/kg sangat tidak adil bagi warga Papua dan Maluku. Jangan sampai stabilisasi pangan hanya terasa di Jawa," ucapnya.
Tommy juga mendukung langkah pemerintah menyalurkan bantuan pangan 20 kg beras untuk 18,3 juta KPM dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Dirinya menekankan bahwa implementasinya harus tepat sasaran dan terintegrasi dengan pelaku lokal seperti Perpadi dan penggilingan swasta.
"Perpadi siap mendukung penyaluran SPHP. Tapi kami juga minta pelibatan aktif agar ekosistem beras nasional tidak timpang. Jangan hanya Bulog yang digerakkan," ucapnya.
Tommy mengajak kolaborasi lintas lembaga dan pelaku usaha untuk mengatasi masalah harga beras ini.
"Kami mendesak reformasi tata niaga beras nasional. Mulai dari subsidi logistik, transparansi data stok, hingga penguatan penggilingan di daerah. Jangan sampai gejolak ini terus mengorbankan konsumen dan mengganggu stabilitas nasional," pungkasnya.
| Minta Pemda Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri: Kalau Berhasil Indonesia jadi Negara Dominan |
|
|---|
| Profil Angga Raka yang Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Lulusan HI Jayabaya |
|
|---|
| Profil Angga Raka, Resmi Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah |
|
|---|
| Tetap Kritis Suarakan Perjuangan Rakyat, Erick Yusuf Sebut Unjuk Rasa Harus Damai, Tanpa Kekerasan |
|
|---|
| Purbaya Tak Mau Uang Negara Nganggur, Anggaran Kementerian Akan Dicek: Dana Ditarik Jika Tak Optimal |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.