Kemenperin Ungkap Akar Masalah Tertekannya Industri TPT, Dorong Kebijakan Pengendalian Impor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa salah satu akar persoalan yang menyebabkan tekanan berat pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri adalah menurunnya permintaan (demand) baik dari pasar ekspor maupun domestik. 

Hal ini berimbas pada menurunnya tingkat utilisasi industri hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sentra produksi tekstil nasional.

Baca juga: PHK Massal Ancam Pekerja di Sektor Tekstil, KSPN: Pemerintah Harus Berantas Impor Ilegal

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan bahwa dari sisi ekspor, penurunan pesanan salah satunya dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal yang diterbitkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

"Kebijakan ini masih memiliki efek jangka panjang terhadap akses pasar produk tekstil Indonesia ke AS, yang selama ini menjadi pasar utama ekspor industri TPT kita," ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, dari sisi domestik, industri TPT menghadapi tantangan serius berupa gempuran produk impor dalam bentuk barang jadi yang masuk dalam volume besar, banyak di antaranya secara ilegal dan dijual dengan harga sangat murah. 

"Ini sangat mengganggu kelangsungan produksi dalam negeri. Padahal potensi pasar domestik kita sangat besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta jiwa yang tentu membutuhkan produk sandang setiap harinya," ujar Febri.

Ia menambahkan bahwa ironisnya, pasar domestik saat ini justru lebih banyak diisi oleh produk-produk impor. "Order produksi dalam negeri menurun, utilisasi pabrik pun anjlok, dan ini berdampak langsung pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri TPT," imbuhnya.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Gelombang PHK di Industri Tekstil, Pemerintah Jangan Hanya Kejar Tax Ratio

Febri menjelaskan bahwa Kemenperin mencatat potensi pasar domestik yang besar ini dapat dilihat dari pengeluaran per kapita untuk produk sandang yang rata-rata mencapai Rp 35 ribu per bulan. 

"Jika dikalikan dengan total populasi, ini setara dengan potensi pasar sebesar Rp 119 triliun per tahun. Ini seharusnya bisa menjadi sumber penggerak utama produktivitas industri TPT nasional," jelasnya.

Menurut Febri, dengan meningkatnya pesanan dari pasar domestik, maka utilisasi industri dalam negeri dapat terdongkrak kembali. "Dan pada gilirannya, ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencegah terjadinya PHK di sektor industri padat karya seperti tekstil," tegasnya.

Kemenperin menyatakan rasa empatinya kepada para pelaku industri TPT yang terpaksa menutup usahanya maupun yang berhenti beroperasi karena tekanan berat tersebut, serta kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan. 

“Kemenperin selalu ada di belakang para pelaku dan pekerja industri manufaktur dalam negeri. Kami akan terus memperjuangkan kepentingan industri nasional melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha,” kata Febri.

Sebagai bentuk konkret dukungan, Kemenperin juga mendorong adanya kebijakan pengendalian impor yang lebih efektif. 

"Kami berharap adanya langkah penguatan perlindungan terhadap pasar domestik melalui pengendalian impor, terutama produk jadi tekstil, untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pasar nasional," pungkasnya.

Saat ini, industri manufaktur menyerap sekitar 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, dan sektor TPT merupakan salah satu yang paling padat karya serta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi.