Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi

“Dengan total aset mencapai 619,23 triliun dari sektor asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai 252,37 triliun rupiah, kita bisa melakukan reformasi sektor asuransi dengan cara penguatan modal dan pendalaman pasar, juga penerapan standar internasional," kata Kurnia Yuniakhir.

Standarisasi data dan format pelaporan juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya sistem data yang seragam dalam meningkatkan efisiensi klaim serta akurasi penilaian risiko, sehingga memungkinkan industri asuransi untuk lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi.

Selain itu, forum ini juga menyoroti implementasi teknologi digital sebagai faktor kunci dalam memperkuat tata kelola transaksi reasuransi.

Pemanfaatan inovasi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan blockchain dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses klaim, serta memitigasi risiko fraud di industri asuransi umum.

Dengan sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri, diharapkan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan data dapat mendorong daya saing sektor asuransi nasional di tengah lanskap bisnis yang semakin kompleks.

Sebagai tindak lanjut dari inisiatif taksonomi data asuransi, yang sebelumnya ditandatangani oleh Indonesia Re dan Indonesia Financial Group (IFG) dalam Indonesia Re CEO Forum 2024, forum ini mendorong implementasi pemetaan Chart of Account (CoA) teknik dan master library di industri asuransi secara konsisten.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan regulasi dalam transaksi reasuransi.

Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 yang dirumuskan oleh OJK, guna meningkatkan literasi asuransi, jangkauan pemasaran, serta kualitas layanan industri.

Sesi diskusi panel II mengupas topik Transformasi dan Koordinasi Skema Employee Benefit dan Asuransi Kesehatan yang membahas strategi optimalisasi pengelolaan data dan koordinasi dalam industri asuransi kesehatan serta skema employee benefit.

Sesi diskusi ini menghadirkan narasumber dari Marsh Mercer Benefit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Asuransi Sompo Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mereka mengulas membahas berbagai tantangan dan solusi dalam asuransi jiwa dan kesehatan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah standarisasi data klaim asuransi kesehatan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi.

Indonesia Re CEO Forum 2025 juga menyoroti pentingnya koordinasi mengenai operasional antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam mekanisme Coordination of Benefit (COB) agar dapat mengurangi tumpang tindih klaim yang dikhawatirkan terjadi dalam operasional opsi ini.

Untuk meningkatkan efektivitas penjaminan manfaat kesehatan dan mengurangi beban biaya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Dr. Mokhammad Cucu Zakaria, menekankan urgensi penataan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

"Penerapan selisih biaya dalam layanan kesehatan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap JKN. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mencegah potensi fraud dan memastikan standar tarif rumah sakit yang transparan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti manfaat KAPJ dalam menurunkan belanja out-of-pocket (OOP) peserta serta integrasi sistem penjaminan antara BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan tambahan (AKT), dan rumah sakit guna mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien.