Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan
Anggaran digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, BOS Paud, dan beasiswa (LPDP).
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Kontan/Carolus Agus Waluyo
ANGGARAN KEMENTERIAN-Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun, lebih besar dari kesehatan sebesar Rp 218,5 triliun. Postur APBN terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun, Selasa (18/2025).
Kemudian, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan.
Berikutnya, anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 144,6 triliun.
Anggaran digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.
Lalu, untuk lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Terakhir, anggaran dialokasikan untuk hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun.
Anggaran dialokasikan untuk modernisasi alutsista/almatsus, alpalhankam, penguatan TIK dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan hankam.
Baca Juga
| Ancaman Menkeu Purbaya ke Kementerian Tak Becus Serap Anggaran hingga Oktober 2025 |
|
|---|
| Perawat Bukan Pelampiasan Amarah: Saatnya Perlindungan Nyata bagi Tenaga Kesehatan |
|
|---|
| Jumlah Siswa Diduga Keracunan MBG di Garut Bertambah, Kini Jadi 569 Orang |
|
|---|
| Cek Kesehatan Gratis Jangkau 29,8 Juta Orang, Hipertensi dan Gigi Berlubang Paling Banyak Ditemukan |
|
|---|
| Wakil Ketua MPR: Upaya Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Fisik dan Mental Masyarakat Harus Seimbang |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.