Wakil Ketua MPR: Upaya Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Fisik dan Mental Masyarakat Harus Seimbang

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut, pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional harus mampu diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat secara seimbang. 

"Kemajuan peradaban mesti diimbangi dengan pembangunan manusia yang sehat jasmani rohani. Karena itu negara harus mampu menjamin kesehatan fisik dan mental/jiwa setiap warga negaranya secara seimbang," ujar Lestari dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Pendidikan Keluarga untuk Mewujudkan Kesehatan Jiwa Holistik yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/9). 

Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan dr. Edduwar Idul Riyadi, SpKJ (Staf Ahli Madya Analis Kebijakan Kesehatan Dit. Yankes Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan RI), Dr. Tjut Rifameutia, M.A., Psikolog (Dosen Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia), Ika Shinta Sari. S.Psi, PSI, MNLP (Psikolog & Konsultan Kesehatan Holistik), dan Abdul Kohar (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) sebagai narasumber. 

Selain itu hadir pula Okky Asokawati, S. Psi, M. Psi, Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem, sebagai penanggap. 

Menurut Lestari, upaya penanganan kesehatan mental masyarakat membutuhkan campur tangan pemerintah dan keluarga. 

Pendidikan keluarga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan mental.

Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, hasil survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022 menyebutkan bahwa satu dari tiga remaja (34,9 persen) atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental. 

Padahal, tambah Rerie, secara formal, Indonesia telah memiliki UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa namun telah dicabut dan diintegrasikan ke dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun, tegas Rerie, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan. 

Sistem layanan kesehatan jiwa saat ini, tambah dia, masih mengalami kekurangan tenaga profesional dan panduan operasional untuk mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa yang menyeluruh. 

Selain itu, jelas Rerie, hanya sebagian kecil dari anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk kesehatan mental, dan dua pertiga dari dana yang terbatas itu masih diarahkan ke rumah sakit jiwa, bukan layanan preventif yang berbasis masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menanamkan pemahaman terkait pentingnya kesehatan jiwa sejak di lingkungan keluarga. 

Karena, tegas dia, pendidikan berperan strategis dalam membentuk pemahaman yang dapat mempengaruhi persepsi publik, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan jiwa, serta mendorong upaya pencegahan gangguan kesehatan jiwa sejak dini. 

Baca juga: MPR RI Sambut Audiensi dengan BEM Sumsel, Tandatangani Dokumen Tuntutan

Sementara itu, Staf Ahli Madya Analis Kebijakan Kesehatan Dit. Yankes Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan RI, Edduwar Idul Riyadi mengungkapkan, masalah kesehatan jiwa/mental ditangani pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan yang antara lain juga menangani penyandang disabilitas dan kesehatan para lansia. 

Menurut Edduwar, sejatinya gangguan jiwa menjadi penyebab ke-2 hilangnya tahun-tahun produktif seseorang, sehingga yang bersangkutan mengalami disabilitas.