Menkeu Sri Mulyani Bahas APBN 2025 Bersama DPD RI, Rapat Tiba-tiba Tertutup

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, membahas soal capaian kinerja 2024, program kerja tahun 2025 dan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, Selasa (18/2/2025).

Pantauan Tribunnews di Gedung DPD RI, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi membuka rapat pukul 10.13 WIB, semula rapat antara Kemenkeu dan para senator itu terbuka untuk umum.

"Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Nawardi saat membuka rapat, Selasa.

Mulanya, Ahmad Nawardi membahas paparan soal capaian kinerja APBN 2024, hingga potensi merosotnya penerimaan negara setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara).

Baca juga: Anggaran Retreat Kepala Daerah Full Pakai APBN, yang Telanjur Transfer dari APBD akan Dikembalikan

"Pendapatan APBN ini harus diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN bergabung dibawah badan pengelola investasi daya anagata nusantara atau BP danantara," kata Nawardi.

Nawardi juga sempat menyinggung masalah Coretax yang kerap muncul. Menurutnya, penerimaan awal tahun ini meleset dari yang ditargetkan karena persoalan sistem perpajakan digital tersebut.

Berdasarkan datanya, pada Januari 2025 Direktur Jenderal Pajak hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur dan dari sebelumnya 60 juta faktur pada tahun sebelumnya. 

"Sehingga penerimaan pajak yang terkumpul nanti bisa diklarifikasi oleh Ibu Menteri dari hanya Rp 50 triliun, dari Rp 172 triliun pada tahun sebelumnya," ucap dia.

"Tentu ini membuat penerimaan negara agak, keuangan negara goyang dan kementerian dan lembaga di awal tahun tidak punya dana untuk menjalankan program yang sudah dirancang," sambungnya.

Adapun menyoal keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 2025 tentang efisiensi belanja negara dan surat dari Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02.2025. 

Dia bilang, Kementerian Keuangan memotong anggaran sebesar Rp 306,6 triliun dari 16 pos pengeluaran, terdiri dari Rp 256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga dan Rp 50,5 triliun dari dana transfer daerah. 

Nawardi berharap, efisiensi tersebut tidak berdampak burik terhadap pada stabilitas ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat.

"Kami sangat berharap dan kami yakin di tangan Ibu Menteri yang sangat luar biasa ini, efisiensi ini tidak akan berdampak pada stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, selamatan keamanan, kesejahteraan masyarakat, subsidi, daya beli masyarakat, konsumsi domestik dan lain sebagainya," jelas Nawardi. 

Setelah Nawardi membahas masalah potensi merosotnya penerimaan negara, Danantara, Coretax hingga efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, rapat itu tiba-tiba tertutup.