Mulai Hari Ini, Layanan QRIS Sudah Bisa Digunakan di Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, uji coba layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Singapura telah diberlakukan per hari ini, Kamis (17/8/2023).

Perry bilang, uji coba layanan QRIS ini berdasarkan hasil kerja sama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama dengan Otoritas Moneter Singapura dan NETS Singapura.

"Untuk Singapura kami sudah berdiskusi, kami sudah mempersiapkan kita sepakat mulai hari ini akan uji coba dengan Singapura," kata Perry kepada wartawan, di Kantor Bank Indonesia, Kamis.

Baca juga: Segini Besaran Tarif Transfer, Setor dan Tarik Tunai Pakai QRIS Tuntas

Perry bilang, implementasi pembayaran QRIS di Singapura ini bakal menyasar pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pariwisata.

"Ini akan menyasar pada UMKM serta mendorong pertumbuhan pariwisata," jelasnya.

Di sisi lain, Perry memaparkan, layanan QRIS ini sebelumnya telah berhasi diterapkan di Malaysia dan Thailand.

Artinya, bagi masyarakat Indonesia yang mengunjungi dua negara tersebut bisa melakukan transaksi melalui QRIS tanpa perlu tukar uang.

"Kita kan implementasi nya sudah berhasil dengan Malaysia dengan Thailand sudah. Kalau anda-anda ke Malaysia dan Thailand sudah bisa menggunakan QRIS di sana," tuturnya.

Asal tahu saja, Bank Indonesia telah resmi meluncurkan layanan QRIS dengan fitur terbaru yaitu bisa melakukan tarik tunai, transfer dan setor tunai (QRIS Tuntas).

Peluncuran itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ke-78 yaitu pada hari ini, Kamis (17/8/2023).

Implementasi QRIS Tuntas akan didukung dengan skema harga yang efisien dibandingkan biaya yang dikenakan untuk layanan serupa oleh industri saat ini.

Lebih lanjut, peluncuran QRIS Tuntas telah melalui berbagai tahapan, termasuk fase uji coba oleh industri dalam Ruang Uji Coba Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Peserta uji coba terdiri dari 16 Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang diharapkan dapat menjadi first mover diikuti dengan PJP lain yang telah siap untuk mengembangkan fitur ini.