Kesaktian Pancasila dan Asta Cita: Saatnya Menjadi Ruh Kebijakan Negara

Ketiga, reformasi kelembagaan penegakan HAM dan mekanisme akuntabilitas negara harus diperlakukan sebagai bagian integral dari misi Pancasila, bukan muatan terpisah; penguatan Komnas HAM, akses hukum, dan pendidikan hak asasi harus diberi insentif anggaran yang jelas. 

Keempat, gunakan platform Asta Cita untuk membangun dialog nasional yang melibatkan akademisi, aktivis HAM, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda—agar Pancasila dipahami sebagai instrumen hidup kolektif, bukan artefak politik masa lalu.

Kelima, perlu restrukturisasi dan reformasi kelembagaan BPIP, kewenangan, organisasi, struktur dan pengorganisasian, kelembagan hingga ke Kabupaten/Kota, anggaran dan lain lain, agar BPIP dapat meleksanakan fungsi negara dalam penyemaian dan penguatan ideologi Pancasila sesuai Asta Cita pertama Presiden Prabowo Subianto yaitu Pengokohan Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM.

Negara harus melakukan "intervensi" dalam pengutan pembinnaan ideologi Pancasila, bukan sekedar menjadi pedoman perilaku pribadi seperti di masa Orde Baru (P4 Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang diturunkan dalam 36 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Walaupun itu baik sekali, tetapi selain itu seharusnya yang lebih penting lagi adalah agar substansi zat-zat ideologis yang terkandung dalam konstruksi Pancasila, benar-benar menjadi Jiwa dan "Ruh" dari tiap-tiap peraturan perundag-undangan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara kesatuan RI dan ditaati dengan suatu penegakkan hukum yang konsisten.

Penulis sebagai Anggota DPR/ MPR RI Periode 1997-2002 (pemilu dipercepat menjadi 1999), menolak pencabutan P4 dan Pencabutan Tap MPR No. IV/MPR/ 1983  tentang Referendum dicabut dengan Tap MPR No. VIII/MPR/1998, sesungguhnya masih ada pilihan lain, tidak mencabut, tetapi amandemen saja pada penyelenggara Referendum tentang amandemen UUD 1945, misalnya.

Inilah kemudian yg memudahkan perubahan besar- besaran UUD 1945 di tahun 1999-2002, bukan lagi amandemen, tetapi lahir UUD baru, karena perubahannya jauh lebih besar dari aslinya melampau tuntutan Reformasi 1998 bahksn terhadap hal hal prinsip dari sistem Demokrasi Pancasila, yang amandemen itu kalau dalam perumpamaan terminologi peradilan, dapat disebut sebagai "Ultra Petita".

Tuntutan Reformasi 1998 hanya Pertama, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wapres maksimal 2 periode berturut dalam jabatan yang sama; Kedua, ABRI back to basic dan; Ketiga, Pemberantasan KKN.

Akhirnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 harus menjadi titik tolak perubahan yang konkret: dari perayaan seremonial menuju kerja kebijakan yang mengembalikan Pancasila ke posisi sebagai panduan praktis—mengokohkan demokrasi yang partisipatif dan menjamin hak asasi manusia yang tak dapat diganggu. 

Jika tidak, kata-kata tentang “kesaktian” akan kehilangan substansi.

Negara membutuhkan lebih dari simbol; negara membutuhkan institusi dan kebijakan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai pendiri bangsa ke dalam kehidupan warga sehari-hari.

Presiden dan kabinetnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan itu melalui Asta Cita—pilihan yang akan menentukan apakah peringatan hari ini hanya pengingat masa lalu atau awal dari konsolidasi demokrasi, HAM, dan Pancasila yang sungguh-sungguh.