Tragedi Etika Komunikasi dan Hikmah dari Amuk Massa

Pertanyaan ini pasti telah memunculkan banyak jawaban dan analisa baik dari para ahli maupun masyarakat awam.  

Dari sudut pandang ilmu komunikasi dan kelaziman berkomunisi secara umum memang nampak dirasakan adanya penurunan kualitas dari sebagian anggota Dewan terutama di lingkup DPRRI dan sebagian pejabat Pemeritahan di tingkat Kementrian.  

Dengan beragamnya media massa baik media maenstream maupun media massa online lainnya, masyarakat akan dengan mudah mencermati dan mengkritisi tutur kata maupun perilaku anggota Dewan.  

Oleh karena itu sebaiknya sebelum berkomunikasi secara umum atau luas, para anggota Dewan sungguh-sungguh mempersiapkan bahan yang hendak disampaikan berbasis data dan tentu juga peka terhadap audiens yang hendak mendengarkan pembicaraan kita.  

Kepekaan dimaksud sangat bergantung dengan siapa audiens kita, issu apa yang hendak disampaikan, bagaimana fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat, apa kemungkinan dampak yang akan terjadi dan lain sebagainya.  

Dalam pandangan saya terkait dengan komunikasi massa, maju tanpa persiapan akan turun dengan hujatan dan tanpa kehormatan.

Caci maki, amarah, memberikan labelling atau stigma, menghakimi  secara fulgar dari para pejabat negara apalagi ditujukan kepada rakyatnya ditambah dengan adanya rasa kecewa atas himpitan beban hidup yang sangat beragam serta atas kinerja anggota Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang belum dianggap maksimal tentu adalah hal yang kontra produktif, akan lebih elok bila memilih diksi-diksi yang mencerahkan, membangun optimisme, memberi harapan yang tentu diikuti dengan kinerja yang baik bukan harapan kosong apalagi harapan palsu.  

Demikian pula terhadap fasilitas gaji dan aneka tunjangan yang diberikan oleh negara dalam jumlah besar serta dipamerkan kepada rakyat tentu turut melecut rasa ketidakadilan bagi masyarakat.  

Di satu sisi Pemerintah Prabowo Subiyanto melakukan aneka efisiensi yang juga sangat berdampak bagi Pemerintahan di Daerah namun disisi yang lain secara terang-terangan DPRRI memutuskan adanya fasiltas tunjangan perumahan anggota Dewan yang cukup besar bagi mayoritas masyarakat.  

Tanpa disadari ditengah eforia status sosial sebagai anggota Dewan, faktual keadilan sosial semakin dicederai.

Sebagai pejabat publik,  komunikasi verbal dan non verbal harus diperhatikan. Oleh karenanya Partai Politik sangat perlu secara berkala melakukan pelatihan/kaderisasi dan monitoring bagi para anggotanya yang duduk dalam lembaga eksekutif maupun legislatif.  

Pejabat publik tentu ditantang untuk adaptif terhadap perkembangan yang terjadi, mengasah hati untuk memupuk sikap empati maka budaya membaca buku dan berdiskusi semestinya tak cukup hanya  menjadi tugas dari staff ahli. Pejabat publik harus peka, benar-benar mau mendengarkan aspirasi rakyat yang faktual merasakan derita.

Di tengah kegalauan dan suasana kebatinan yang memprihatinkan ini, tentu kita tidak setuju dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh para pihak.  

Mari kita semua menjaga hati, mencintai negeri ini dan memberi kesempatan Presiden RI dan pejabat lainnya termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk berbenah diri, memperbaiki diri, mengevaluasi diri bersama Partainya masing-masing untuk sungguh-sungguh menangkap pesan mendasar dari rakyat yang sungguh dalam himpitan perekonomian yang sangat menggelisahkan.

Kurangi kegaduhan politik yang tak perlu, hentikan kepentingan politik yang tidak bermoral dari para pihak siapapun dan dimanapun  hanya sebatas haus dan rakus akan kekuasaan.