Menjaga Gerbang Negara: Imigrasi dan Urgensi Kepemimpinan Independen

Sutisna  

Alumni Magister Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia 

Pengamat Politik dan Keamanan 

TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai salah satu pilar utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengaturan arus masuk dan keluar warga negara asing serta warga negara Indonesia.  

Saat ini, posisi Direktur Jenderal Imigrasi masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.), yang menunjukkan perlunya percepatan pengangkatan pejabat definitif yang mampu membawa transformasi signifikan dan menjawab tantangan keimigrasian di era globalisasi.  

Pengangkatan Direktur Jenderal Imigrasi dari kalangan eksternal kementerian menjadi sebuah urgensi untuk memastikan inovasi, integritas, dan keselarasan dengan visi Presiden Republik Indonesia. 

Di mana Direktorat Jenderal Imigrasi menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari modernisasi sistem pelayanan berbasis teknologi, pemberantasan praktik korupsi, hingga penguatan pengawasan terhadap orang asing untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.  

Saat ini masalah keimigrasian kita mengalami Masalah yang sangat kompleks. Seperti yang pernah diungkapkan oleh  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti adanya WNA yang masuk ke Indonesia dengan motif spionase, yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.  

Selain itu, kasus-kasus seperti keterlambatan eksekusi hukum terhadap individu tertentu dan pencabutan paspor yang tidak efektif menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola keimigrasian.  

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengangkatan pejabat dari eksternal kementerian, seperti Silmy Karim, telah berhasil membawa angin segar melalui transformasi digital, peningkatan efisiensi pelayanan, dan penguatan integritas organisasi.  

Kepemimpinan Silmy Karim, yang berlatar belakang dunia usaha, membuktikan bahwa perspektif eksternal dapat menghadirkan inovasi disruptif yang tidak terpaku pada pola kerja konvensional birokrasi. 

Saya memberikan pemahaman tentang Pejabat dari eksternal kementerian cenderung membawa pandangan baru yang tidak terikat pada tradisi birokrasi internal. Hal ini memungkinkan adanya terobosan dalam transformasi digital, seperti pengembangan aplikasi Dashboard Monitoring (Dasmon) berbasis Big Data yang baru-baru ini diperkenalkan, serta peningkatan pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien. 

Selain itu sosok dari eksternal kementerian memiliki peluang lebih besar untuk bertindak independen, terbebas dari dinamika internal yang kadang kala menghambat reformasi. Dengan integritas yang kuat, mereka dapat menjalankan penegakan hukum keimigrasian secara tegas, sebagaimana diperlukan untuk menangani isu-isu seperti penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran oleh WNA. 

Saya juga mengungkapkan bahwasanya Kementerian terkait perlu mencontoh langkah Presiden Prabowo Subianto, melalui pembentukan Kabinet Merah Putih dan pemisahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang keimigrasian. Pejabat eksternal dengan pengalaman lintas sektor dapat lebih mudah memahami dan menerjemahkan visi Presiden ke dalam kebijakan yang konkrit dan terukur. 

Oleh karena itu kita perlu mendorong pemerintah, khususnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Agus Andrianto, untuk memprioritaskan pengangkatan Direktur Jenderal Imigrasi dari kalangan eksternal yang memiliki rekam jejak integritas, kompetensi manajerial, dan visi transformasi yang jelas. Kami menyarankan agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan melibatkan mekanisme penilaian independen untuk memastikan kandidat yang terpilih mampu menjawab tantangan keimigrasian masa kini.