Tribunners / Citizen Journalism
15 Tahun Gaji DPR Tak Pernah Naik, Isu Rp100 Juta Itu Keliru
DPR RI tegaskan tidak ada kenaikan gaji. Rp100 juta yang ramai dibahas hanyalah akumulasi tunjangan, bukan gaji pokok.
Editor:
Glery Lazuardi
Adies Kadir
Adies Kadir adalah seorang politikus senior Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dan telah menjadi anggota DPR sejak tahun 2014.
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan isu terkait kenaikan gaji anggota DPR RI tidaklah benar.
Justru, Adies mengungkapkan, sudah lebih dari lima belas tahun gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan.
Saya kira perlu diluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di ruang publik.
Perlu kami pertegas, sudah hampir 15 tahun gaji anggota DPR RI sama sekali tidak ada kenaikan.
Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta perbulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan.
Adies menjelaskan, adapun uang seratus juta rupiah yang diterima para anggota DPR RI saat ini, itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.
Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta.
Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru.
Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru.
Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini
Adies juga mengatakan, gaji anggota DPR RI bisa dikatakan terbilang kecil, jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa.
Dan sama saja dengan Lembaga Negara lain nya.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Golkar Usul Kendalikan SIM Card Ponsel daripada Aturan 1 Orang 1 Akun Medsos |
![]() |
---|
Kursi Menpora Kosong, HIPMI Jaya Usulkan Figur Muda dan Adaptif |
![]() |
---|
DPR Soroti Tes Bahasa Inggris LPDP untuk Studi Dalam Negeri: Tak Relevan, Perlu Direvisi! |
![]() |
---|
Pasal ‘Sapu Jagat’ UU Tipikor Digugat Adelin Lis, DPR Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum |
![]() |
---|
Komisi XIII DPR Desak Tim Independen LNHAM Segera Keluarkan Laporan Investigasi Demo Berujung Ricuh |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.