Golkar Usul Kendalikan SIM Card Ponsel daripada Aturan 1 Orang 1 Akun Medsos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mendukung wacana pengendalian penggunaan akun media sosial atau medsos.

Sarmuji mengusulkan opsi lain selain pembatasan hanya satu akun, yaitu melalui pengendalian SIM Card.

“Itu usulan yang bisa dikaji. Tetapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM Card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

Ia berpandangan, pengendalian lewat SIM Card akan memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendorong akuntabilitas pemilik akun. 

“Dengan mengendalikan SIM Card, bisa ditelusuri pemilik akunnya. Jadi penggunaan akun bisa lebih bertanggung jawab, tidak membuat akun untuk tujuan buruk karena bisa ketahuan,” ujar Sarmuji.

Sarmuji juga menekankan bahwa pembatasan akun tetap penting, namun mekanismenya harus dilakukan melalui SIM Card. 

Ia menilai, secara praktis satu orang bisa saja memiliki dua akun, misalnya untuk kebutuhan bisnis dan personal, tetapi tetap bisa dipastikan berasal dari satu identitas yang sama. 

“Pembatasan akun kita dukung, tetapi caranya dengan pembatasan SIM Card. Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal—tetapi tetap satu orang," tutur Sarmuji. 

Sekretaris Jenderal Partaoi Golkar itu menambahkan, pendekatan ini juga lebih realistis diterapkan tanpa menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat. 

“Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi kalau pengendalian dilakukan lewat SIM Card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital," ucap Sarmuji. 

Sarmuji juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara menjaga ruang digital yang sehat dengan tetap melindungi hak-hak warga negara. 

“Kebijakan ini harus tetap melindungi hak warga. Yang kita perlukan adalah mekanisme yang mendorong penggunaan media sosial secara sehat, aman, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah maupun DPR perlu mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan. 

Golkar berpandangan, setiap langkah regulasi di ruang digital harus bisa melindungi masyarakat dari sisi keamanan, tapi sekaligus tidak mengurangi ruang kebebasan yang memang dijamin oleh konstitusi.

“Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik,” ungkap Sarmuji.