Kemerdekaan di Ujung Jempol: Menjaga Api Nasionalisme dan Semangat Bung Karno di Era Digital

Kemerdekaan sejati di era digital adalah kemampuan untuk menyaring informasi, membedakan fakta dari hoaks, dan tidak mudah terprovokasi. Kita harus mengedukasi diri sendiri dan orang lain agar tidak menjadi korban atau penyebar disinformasi.

2. Membangun Budaya Digital yang Beradab. 

Bung Karno pernah menyerukan, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit!" Saat ini, cita-cita itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk konkret di ruang digital.

Kita tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus menjadi pembentuk budaya digital yang beradab.

Ini berarti menggunakan teknologi untuk tujuan yang konstruktif, seperti menyebarkan konten positif, mempromosikan persatuan, dan menjadi agen perubahan yang baik.

3. Kembali ke Identitas Nasional (Pancasila).

 Pancasila bukanlah sekadar teks, melainkan jiwa bangsa. Di tengah gempuran ideologi asing dan budaya digital yang memecah belah, Pancasila harus menjadi kompas moral.

Setiap interaksi di dunia maya harus dilandasi oleh nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjaga Persatuan Indonesia, dan mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat. Dengan demikian, kita menjaga kemerdekaan sejati dari dalam.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya," kata Bung Karno.

Tapi bangsa yang besar juga adalah bangsa yang mampu meneruskan semangat para pahlawan itu dalam konteks zamannya—termasuk di zaman digital ini. 

Api kemerdekaan itu harus terus menyala di hati setiap anak bangsa, di setiap kata yang kita ketik, dan di setiap interaksi yang kita lakukan di dunia maya. Hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar menjadi Bangsa yang Merdeka Sepenuhnya.

Sekilah mengenai I Wayan Sudirta:

Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH  dikenal sebagai politikus senior PDIP.

Beliau menjabat Anggota DPR-RI sejak 1 Oktober 2019 mewakili daerah pemilihan Bali.

Saat ini duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, politik, dan keamanan.

Dikenal sebagai aktivis dan pembela hukum serta menempati sejumlah jabatan penting di bidang hukum seperti Wakil Ketua Umum IKADIN (2003–2007, 2007–2011), Ketua Dewan Kehormatan PERADI Bali (2008–2012), Pengacara/Pembela masyarakat tertindas karena represi Orde Baru, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1976–1980), Penasehat Hukum Indonesia Corruption Watch (1999–2001), Pendiri dan Penasehat Bali Corruption Watch (2000–sekarang).

Di DPR sejumlah kepercayaan penting diraih seperti Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI (2004–2009, 2009–2014), Koordinator Penasehat Hukum DPD-RI (2005–2009), Koordinator Tim Litigasi DPD-RI (2013–2014), Anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI (2015–2019), dan sebagainya.