Tarif Trump dan Freeport Indonesia

Oleh: Pengamat Tambang dan Energi, Ferdy Hasiman

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika serikat, Donald Trump menggemparkan dunia, dengan kebijakan tarif impor ke negara-negara yang berhubungan dagang dengan Amerika Serikat.

Pemimpin-pemimpin seluruh dunia kemudian dipaksa berpikir keras bagaimana caranya mencari solusi terhadap kebijakan yang berdampak buruk bagi ekonomi nasional dan ekonomi dunia itu. 

Para pengambil kebijakan setiap negarapun ke Gedung Putih melakukan negosiasi kembali tarif yang dipasang begitu besar terhadap produk-produk yang akan masuk ke pasar Amerika Serikat itu. Pemerintah Indonesia kemudian mengutus Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian, Arlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri, Sugiyono. 

Baca juga: Di Luar Perkiraan, Ekonomi China Malah Tumbuh Saat Perang Tarif dengan AS

Tak ada Menteri perdagangan yang hadir. Padahal, masalahnya soal perang dagang. Boleh jadi, Presiden Prabowo lebih memberi kepercayaan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang punya nama besar di level global, termasuk Amerika Serikat.

Mereka wajib melakukan negosiasi dengan AS karena Indonesia adalah salah satu negara yang terkena tarif Trump karena kebijakan non-tarif tinggi. Beberapa kebijakan yang membuat Trump harus mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia, seperti TKDN 100 persen. Ada lagi yang menarik menurut saya adalah kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pertambangan Indonesia. 

Pemerintah Indonesia memang menerapkan DHE perusahaan tambang tetap berada dalam negeri, dikonversi ke rupiah untuk kepentingan perekonomian nasional.  

Menurut beberapa ekonom, yang terkena dampak dari kebijakan DHE pemerintah Indonesia adalah, Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McmoRRan (AS).  Freeport termasuk representasi perusahaan Amerika Serikat paling besar di tanah air. Kebijakan DHE dilihat Trumph merugikan kepentingan Amerika Serikat. 

Petinggi Freeport di Amerika Serikat dan Indonesia memang mengatakan kebijakan ini bisa saja menguntungkan mereka secara finansial. Namun, kebijakan ini justru berimplikasi pada volatilitas harga tembaga yang merugikan Freeport sendiri. Kebijakan ini untuk jangka panjang justru merugikan Freeport sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, karena terjadi pergeseran rantai pasok global. 

Baca juga: BI Diprediksi Pertahankan BI Rate Juli 5,5 Persen Antisipasi Penundaan Tarif Resiprokal

Kebijakan ini bisa menimbulkan resesi yang membuat permintaan komoditas tambang, seperti tembaga akan menurun. Freeport sendiri meminta kebijakan perdagangan yang adil dan berimbang. 

Perpanjangan Kontrak Sebagai Alat Negosiasi 

Beberapa ekonom dan pengamat ekonomi mengatakan, pemerintah Indonesia perlu membawa isu-isu terkait Freeport sebagai alat negosiasi dengan Trump. Menurut mereka, pemerintah sudah memberikan segalanya kepada Freeport mulai dari konsensi tambang dalam Kontrak Karya sejak tahun 1967-2021 sampai kebijakan relaksasi ekspor yang terakhir. 

Saya sepakat jika pemerintah Indonesia menjadikan Freeport sebagai alat negosiasi. Namun, isu-isu yang didorong seperti relaksasi dan pemberian konsensi terlalu rapuh untuk diterima Trump sebagai alat negosiasi. 

Relaksasi mineral tembaga kepada Freeport diberikan pemerintah baru-baru lebih karena keadaan kahar atau situasi luar biasa. Pada pertengahan oktober, 2024, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Freeport tepatnya, di Common Gas Cleaning Plant terbakar. Kebakaran ini berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan yang berujung pada rendahnya dividen kepada pemegang saham terbesar, MIND ID (perusahaan tambang BUMN) dan berdampak pada penerimaan negara. 

Pabrik smelter Freeport di Manyar ini berfungsi memproduksi katoda tembaga yang dapat digunakan sebagai pembuatan kawat, kabel dan asam sulfat (untuk pupuk). Produk sampingnya juga berupa, gypsum (semen), anode slime (perak dan emas), copper slag (semen dan beton) dan serta copper telluride (Perangkat optik dan pelapis energi matahari). Ini penting untuk Indonesia dan penting juga untuk Freeport.