Fenomena Sertifikat Tanah Ganda dan Kepastian Hukum oleh Negara 

Negara melalui organnya juga diharapkan dapat mengambil langkah korektif dengan melakukan pembatalan administratif terhadap sertifikat yang “terbukti” diterbitkan melalui prosedur yang cacat.

Keberpihakan negara kepada warga yang dirugikan bukan sekadar bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga ekspresi moral dari negara hukum yang berpihak kepada keadilan dan kejujuran.

Sebagai penutup, dalam benturan antara kebenaran dan kekuasaan, seyogyanya negara tidak boleh berdiri di tengah.

Ia harus tegak lurus di sisi kebenaran dan keadilan, agar hukum kembali bermakna dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (pemerintah) tetap terjaga.