Pendidikan GOTAG
pertanahan
Berita
Foto (5)
-
Pekan Depan Komisi II Panggil 38 Gubernur Bahas Sinkronisasi Program Pertanahan dan Tata Ruang
Komisi II DPR panggil 38 gubernur bahas sinkronisasi program pertanahan dan tata ruang.
-
Fenomena Sertifikat Tanah Ganda dan Kepastian Hukum oleh Negara
Sertifikat tanah dan warkah merupakan arsip vital yang memiliki nilai hukum tinggi dan harus dijaga integritas, keamanan, dan keteraksesannya.
-
Anggota DPR Usul Pembentukan Satgas Tangani Permasalahan Pertanahan
Hal itu disampaikannya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan masyarakat terkait masalah pertanahan.
-
Anggota DPR Dorong RUU Pertanahan Masuk Prolegnas Prioritas
Edi Purwanto, mendorong agar Rancangan Undang-Undang Pertanahan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.
-
Menteri AHY Ungkap Masih Ada Aturan Pertanahan yang Tumpang Tindih
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut hingga saat ini masih ada aturan pertanahan yang masih tumpang tindih.
-
Legislator PDIP Minta Kementerian ATR/BPN Selesaikan Permasalahan Pertanahan di IKN secara Adil
Kementerian ATR/BPN diminta menyelesaikan permasalahan pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) secara adil.
-
Kunjungi Mahkamah Agung, Menteri AHY Harapkan Back Up Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
ATR/BPN terus berupaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia termasuk minta dukungan dan kerjasama ke Mahkamah Agung
-
Soal Tumpang Tindih Persolan Pertanahan, Menteri AHY Harap Sering Duduk Bersama dengan KLHK
Menteri AHY juga berharap DPR bisa juga bersinergi. Hal itu dikarenakan permasalahan pertahanan melibatkan banyak stakeholder.
-
Presiden Terpilih Diharapkan Bentuk Lembaga Peradilan Khusus Konflik Agraria, Ini Alasannya
Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan penghormatan kepada rakyat menyangkut soal reforma agraria.
-
Lima RDTR Ibu Kota Nusantara Akan Ditetapkan Jadi Perka Otorita IKN Dalam Waktu Dekat
Hingga saat ini, empat RDTR IKN telah ditetapkan menjadi Perka Otorita IKN, sedangkan lima lainnya sedang dalam proses legislasi.
-
Mantan Menteri ATR Sofyan Djalil Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Intiland
Sosok Sofyan Djalil diharapkan dapat memperkuat jajaran dewan komisaris perseroan dan pelaksanaan fungsi pengawasan.
-
Kajian KPK: Potensi Korupsi Tinggi, 65 Persen Pengguna Layanan Pertanahan Gunakan Jasa Kuasa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati fakta bahwa pelayanan pertanahan bagi masyarakat umum masih terkesan sulit.
-
Komisi II DPR Terima Pengaduan Elemen Masyarakat Terkait Kasus Pertanahan
Panja Mafia Tanah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberantas mafia tanah.
-
VIDEO Ketua Ombudsman Sebut Lebih dari 18 Ribu Pengaduan di 2021: Tertinggi Soal Pertanahan
“Paling tinggi laporan masyarakat yang paling banyak keluhan sampai sekarang itu adalah bidang agraria tertinggi nomor satu,” kata Ketua Ombudsman RI
-
Kominfo: Aplikasi Sentuh Tanahku Mudahkan Masyarakat Akses Informasi Pertanahan
masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan pertanahan di mana pun dan kapan pun melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
-
KSP: Penyelesaian Isu Pertanahan IKN yang Berkeadilan Sosial Patut Dijadikan Contoh
Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan
-
Presiden Jokowi Minta Status Kepemilikan Tanah di Wilayah IKN Segera Diselesaikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
-
Ketua Pansus RUU IKN Ungkap Ada Sejumlah Pihak Coba Ambil Untung di Lahan Ibu Kota Negara
satu lembaga yang mengatasnamakan perusahaan konsultan dan mengklaim mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengolah lahan IKN.
-
Cara Urus Sertifikat Tanah serta Biaya dan Dokumen yang Perlu Disiapkan
Berikut adalah cara mengurus sertifikat tanah, biaya dan dokumen yang diperlukan. Simak selengkapnya di sini.
-
Kementerian ATR/BPN Minta KPK Usut Mafia Tanah, Deputi Penindakan: Kami Tak Segan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut dugaan korupsi di bidang pertanahan.
