Ambruknya IHSG 2025: Akar Masalah dan Jalan Pemulihan Ekonomi Indonesia

Lembaga keuangan global pun merespons negatif. Morgan Stanley dan Goldman Sachs memangkas rating saham-saham Indonesia. 

Credit Default Swap meningkat ke 76 basis point dan spread SBN dengan US Treasury 10 tahun melebar hingga 255 basis poin—indikator jelas meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia. 

Situasi ini mencerminkan kekhawatiran akan defisit anggaran yang melebar menjadi 2,9?ri PDB, risiko fiskal akibat realokasi anggaran dan pendirian Danantara, serta dampak dari tensi kebijakan tarif yang melemahkan rupiah.

Tak dapat diabaikan, dimensi politik turut berperan dalam memperburuk krisis ekonomi ini. Transisi kepemimpinan pasca-pemilu 2024 membawa perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan ekonomi. 

Pemerintahan baru mengedepankan agenda populis yang menekankan kesejahteraan jangka pendek dengan konsekuensi fiskal jangka panjang. 

Dinamika koalisi politik yang rumit telah menghalangi implementasi kebijakan fiskal yang lebih disiplin, sementara pertimbangan elektoral tahun 2029 membuat pengambil kebijakan enggan mengambil langkah-langkah pengetatan yang diperlukan namun tidak populer. Ketidakpastian politik ini menjadi faktor penguat yang memperdalam kekhawatiran investor.

Sektor swasta Indonesia juga mengalami tekanan tersendiri dalam menghadapi krisis ini. 

Perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kini menghadapi tantangan seriu: peningkatan biaya pinjaman akibat kenaikan suku bunga, tekanan margin karena melemahnya daya beli konsumen, dan ketidakpastian regulasi yang menghambat perencanaan investasi jangka panjang. 

Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, kali ini sektor korporasi masuk dalam kondisi yang kurang optimal dengan tingkat utang yang relatif tinggi setelah ekspansi agresif pasca-pandemi. 

Kebijakan pembatasan impor yang diterapkan sebagai respons terhadap tekanan neraca perdagangan justru mempersulit perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor, menciptakan inefisiensi produksi dan mengurangi daya saing.

Belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia bisa memetik pelajaran berharga. 

Ketika Tiongkok menghadapi krisis likuiditas properti (2021-2023) dengan runtuhnya Evergrande dan Country Garden, pemerintah Tiongkok menerapkan intervensi terukur dan fokus pada penyelesaian proyek yang sudah berjalan, mencegah kepanikan yang lebih luas. 

Amerika Serikat, saat menghadapi mini banking crisis 2023 dengan kolapsnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank, menunjukkan pentingnya respons cepat dan transparansi. Dalam 48 jam, pemerintah AS mengumumkan langkah perlindungan deposan yang mencegah efek domino.

Turki menawarkan pelajaran dari sisi yang berbeda. Pada 2018-2021, kebijakan moneter yang tidak konvensional dan penolakan menaikkan suku bunga di tengah tekanan inflasi mengakibatkan depresiasi lira yang tajam dan krisis kepercayaan yang berkepanjangan. 

Kasus Turki mengingatkan bahwa kredibilitas kebijakan jauh lebih penting daripada intervensi jangka pendek.