Ambruknya IHSG 2025: Akar Masalah dan Jalan Pemulihan Ekonomi Indonesia

Krisis IHSG 2025 juga perlu dipahami dalam konteks tren global jangka panjang yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Transisi energi global yang semakin cepat telah mengubah prospek jangka panjang komoditas fosil—sumber devisa utama Indonesia. 

Pergeseran rantai pasok global pasca-pandemi dan ketegangan geopolitik antara blok ekonomi besar menciptakan baik peluang maupun tantangan bagi perekonomian yang sangat terbuka seperti Indonesia. 

Perubahan iklim dengan dampaknya yang semakin nyata terhadap produksi pangan dan infrastruktur menambah tekanan fiskal jangka panjang. Tanpa penyesuaian struktural yang mempersiapkan Indonesia menghadapi tren-tren ini, volatilitas seperti yang terjadi pada Maret 2025 bisa menjadi norma baru.

Lalu, apa langkah strategis yang dapat mengakhiri ambruknya IHSG di bursa Indonesia? 

Pertama, diperlukan reformasi fiskal komprehensif yang melampaui sekadar efisiensi belanja. Indonesia perlu memperluas basis pajak melalui pajak kekayaan progresif dan pembenahan administrasi perpajakan dengan teknologi digital. 

Dalam konteks Indonesia, pajak kekayaan progresif bisa diterapkan dengan ambang batas yang cukup tinggi—misalnya pada aset di atas Rp 50 miliar—untuk menghindari dampak pada kelas menengah. 

Efisiensi belanja harus menggunakan pendekatan zero-based budgeting, bukan pemotongan persentase sederhana, dengan mengharuskan setiap kementerian dan lembaga mempertahankan justifikasi atas setiap rupiah anggaran.

Kedua, program-program strategis perlu direstrukturisasi dengan pendekatan pragmatis. Program 3 juta rumah sebaiknya diterapkan secara bertahap, misalnya dengan target 500.000 unit per tahun yang difokuskan pada kelompok berpenghasilan rendah. 

Model bisnis Danantara perlu ditransformasi menjadi lembaga dengan pendanaan hybrid yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, dengan minimal 40% modal berasal dari investor swasta dan internasional.

Proyek-proyek infrastruktur perlu diurutkan berdasarkan prioritas, dengan beberapa proyek yang kurang krusial ditunda hingga kondisi fiskal membaik.

Ketiga, koordinasi kebijakan fiskal-moneter harus diperkuat. 

Pembentukan Komite Stabilitas Ekonomi Nasional yang melibatkan Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS dapat memastikan respons terintegrasi terhadap krisis. 

Joint communiqué antara otoritas fiskal dan moneter akan memberikan kepastian pada pasar tentang arah kebijakan ekonomi. Komite ini idealnya bersifat independen dan memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi mengikat pada lembaga-lembaga terkait dalam situasi krisis.

Keempat, manajemen utang perlu dijalankan secara strategis. Liability management exercise untuk memperpanjang tenor utang dan programmatic approach dalam penerbitan obligasi akan mengurangi risiko refinancing dan ketidakpastian pasar. 

Indonesia juga dapat mempertimbangkan debt-for-nature swaps untuk mengurangi beban utang sekaligus mendukung agenda lingkungan, mengikuti keberhasilan program serupa di Ekuador dan Costa Rica.