Momentum Persatuan Nasional dan Konsolidasi Ekonomi Rakyat

Tatanan global yang bergerak ke arah lebih adil menunjukkan jalan untuk tatanan sosial nasional yang juga lebih adil. Kemajuan harus dicapai, tapi tingkat eksploitasi kapitalisme harus dikurangi. 

Oleh karena itu, titik tersebut juga merupakan momentum bagi rakyat, lapisan-lapisan terbawah dalam masyarakat, sebagai bagian yang sah dari Bangsa dan Negara Indonesia untuk bebas menyatakan cita-cita politiknya. Cita-cita politik yang dengan mudah diinsafi sebenarnya sejalan dengan cita-cita pendirian Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Dengan keterlibatan rakyat maka persatuan nasional semakin menemukan arti pentingnya. Persatuan nasional memang mengandaikan adanya perasaan senasib, persamaan kehendakuntuk bersatu, dan persamaan cita-cita. Perbedaan-perbedaan strata sosial ekonomi memang bisa menimbulkan pemaknaan berbeda terhadap nasionalisme; apakah nasionalisme untuk kelompok borjuis saja, ataukah nasionalisme bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Di sini Prabowo tampil sebagai pemimpin yang memenangkan kepercayaan para elite ekonomi maupun politik, sembari berupaya sangat sungguh-sungguh mengangkat derajat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Watak nasionalis progresif dengan nuansa kerakyatan sangat tebal dalam kepemimpinannya. 

Prabowo mengembalikan ideologi (kompetisi dan kolaborasi gagasan) ke dalam politik praktis. Bukan lagi terbatas wacana akademik. Dengan mantap ia mengatakan perekonomian Indonesia (yang disebut juga Perekonomian Pancasila) adalah perpaduan dari esensi terbaik kapitalisme dan esensi terbaik sosialisme. Bahwa kapitalisme dengan mekanisme pasar bebasharus diberi batas-batas ekonomi-politik (ekonomi terencana) dan batas-batas etik yang lebih ketat, agar kesenjangan sosial bisa dipersempit dan semua potensi bangsa dapat teroptimalisasi untuk kemakmuran bersama.

Setelah sekian dekade, wacana ideologis yang tidak apriori mensetankan segala jenis sosialisme kembali disuarakan pucuk tertinggi pemimpin negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Suatu sikap yang bukan saja berpikiran terbuka, tapi juga berhati seluas samudera. 

Koreksi ideologis atas realitas yang berjalan puluhan tahun sebelum pemerintahannya dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan reaksi penolakan yang signifikan, bahkan cenderung mendapat dukungan, dari para pemimpin nasional terdahulu. Namun, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merasa terganggu kenyamanan dalam status quo-nya, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga bereaksi dalam berbagai cara. 

Prabowo melek sejarah. Ketika tanpa persatuan, bangsa-bangsa penghuni Nusantara ini terbukti menjadi mangsa bagi kekuatan luar yang bermaksud buruk. Anugerah kekayaan alam dan budaya Nusantara justru pernah menjadi sasaran bagi maksud buruk tadi; diperalat untuk saling serang, saling perang, memecah belah dan menguasai, devide et impera. 

Prabowo berulang kali mengingatkan hal ini. Bukan hanya mengingatkan, Presiden Prabowo juga berupaya merangkul semua pihak, tanpa kecuali, ke dalam proyek persatuan nasionalnya. Kritik bahwa terjadi “akomodasi dan kompromi politik” sehingga membebani langkah menuju target yang strategis, dalam batas tertentu dapat dibenarkan, tapi keliru secara mendasar.

Dalam realitas sekarang, kita sulit membayangkan persatuan nasional tanpa adanya komunikasi sampai pada “akomodasi dan kompromi politik tertentu”. Kita bisa menyepakati atau tidak menyepakati batasan-batasannya. 

Tapi sering luput dari perhatian, pada saat yang sama Prabowo telah membuat platform tempat berdirinya semua unsur yang saling berkomunikasi tersebut, yang mencakup pemikiran dan prakarsa untuk Strategi Transformasi Bangsa, Hasta Cita, dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai panduan kebijakan ekonomi. 

Pada platform itu juga dibuatkan pagar-pagar, seperti peringatan untuk berhenti korupsi dan tidak berkhianat kepada rakyat, bangsa dan negara. Tentu kita, rakyat Indonesia, menginginkan yang lebih ideal, yaitu tindakan yang setegas-tegasnya dan sekonsekuen-konsekuennya terhadap seluruh koruptor atau pelaku kecurangan-kecurangan yang merugikan rakyat. Ada keinginan ideal kita, agar seluruh jabatan publik diisi oleh orang-orang dengan integritas dan kompetensi terbaik. 

Namun perlu juga membuka pertimbangan bahwa langkah gradual ini punya maksud untuk meredam potensi letupan politik yang berlebihan. Apalagi dengan kenyataan kualitas demokrasi kita yang masih di tingkat liberalisme, atau lebih khususnya: kebebasan berpendapat. Demokrasi kita belum mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu kedaulatan rakyat. 

Oleh karena itu, langkah konsolidasi kapital, seperti pengorganisiran aset BUMN ke dalam Danantara, kiranya dapat disertai langkah konsolidasi ekonomi rakyat ke dalam institusi yang demokratis sekaligus terpimpin. Konsolidasi ekonomi rakyat akan menciptakan hubungan saling mendukung antara strategi pemerintah (transformasi) dengan gerakan-gerakan koperasi dan unit-unit ekonomi rakyat, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, kelompok nelayan, komunitas-komunitas sosial yang berkontribusi positif bagi bangsa/rakyat/lingkungan hidup, serikat buruh/serikat pekerja, organisasi profesi, dan lain-lain.

Dengan berakar pada konsolidasi ekonomi rakyat maka narasi persatuan nasional akan lebih kokoh. Tidak hanya monolog dari seorang pemimpin, tapi persatuan yang bergema di sawah ladang, pabrik-pabrik, kantor-kantor, kampus-kampus, panggung seni budaya, dan di jalanan. 

Persatuan nasional menjadi gotong royong nasional. Setiap orang, setiap kelompok, setiap unsur akan merasa berkepentingan atas proyek persatuan nasional ini. Setiap kita menjadi percaya bahwa persatuan nasional bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tapi “semua untuk semua”. (*)