Pemilu Pilar Demokrasi: Tantangan dan Dampaknya bagi Masa Depan Indonesia

Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, dugaan praktik kecurangan dan mobilisasi aparatur negara untuk mendukung calon tertentu kembali terjadi.

Arlan Siddha dan Lukma Munwar Fauzi (2022) dalam "Integrity and Election-Winning in Indonesia: How to Challenge Democracy Amidst the Oligarchy" menyatakan, bahwa integritas pemilu adalah syarat penting untuk mengurangi pengaruh oligarki dan memperkuat demokrasi.

Pemilu harus dilaksanakan secara adil dan bebas dari kecurangan serta kesalahan administrasi. Transparansi dalam pembiayaan politik dan akuntabilitas penggunaan dana juga merupakan bagian penting untuk mencegah intervensi oligarki dalam kebijakan ekonomi-politik Indonesia.

Demokrasi memerlukan partisipasi publik yang luas agar proses penyelenggaraan negara dapat diawasi dan tidak merugikan masyarakat.

Dampak Pemilu Curang 

Kecurangan dalam pemilu tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga berdampak luas pada tata kelola pemerintahan di masa depan.

Ketika pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak relevan dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan publik yang lebih besar dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses pemilu juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Investor cenderung mencari negara dengan stabilitas politik dan kepercayaan terhadap institusi. Matthew A. Baum dan David A. Lake dalam "The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital" menyebutkan, demokrasi di negara-negara berkembang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kondisi kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan dan akses terhadap air bersih.

Peningkatan aspek-aspek tersebut berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup dan produktivitas ekonomi. 

Dengan demikian, demokrasi yang transparan dan jujur akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan iklim ekonomi.

Sayangnya, di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Pilkada serentak 2024, banyak laporan terkait dugaan keterlibatan aparatur negara dalam memobilisasi suara masyarakat melalui bantuan sosial (Bansos).

Pemilu yang diintervensi oleh alat-alat kekuasaan ini berpotensi mengurangi substansi demokrasi.

Laporan Tempo dalam "Bocor Alus" mengungkapkan, petugas polisi disebut-sebut menekan kepala desa untuk memenangkan calon tertentu dalam pilpres maupun pilkada.