Kiai Marzuki Mustamar Dipecat, Muktamar Luar Biasa Pilihan Tepat

Dengan memecat tokoh-tokoh PBNU yang tidak ‘sevisi-semisi’, PBNU telah memberikan karpet merah kepada Prabowo-Gibran.

Dalam konteks ini, kiai sepuh yang seumur hidup diabdikan pada NU (Kiai Marzuki Mustamar) harus ‘ditumbalkan’.

Menimbang Sedikit Kemungkinan

Di mata PBNU, pilihan politik Kiai Marzuki Mutamar untuk mendukung Paslon AMIN memang bagai duri dalam daging, dan karenanya harus ditumbalkan, sebagai pelajaran bagi para pengurus-pengurus NU yang lain, agar mereka jangan coba-coba berani melawan’ Gus Yahya dan Kiai Miftachul Akhyar.

Namun, pilihan politik Gus Yahya dan Kiai Akhyar harus dibayar mahal. Bagaimana pun, kepemimpinan Kiai Muarzuki Mustamar sangat mengakar, dengan basis massa yang besar di tingkat-tingkat cabang (PCNU).

Sedikit koordinasi dengan PC-PC NU dapat melahirkan gelombang massa yang besar, bahkan bisa mengalahkan gerakan tokoh-tokoh banom NU.

Dampak domino semacam itu bisa terbaca dengan mudah. Sebagai langkah antisipatif, Kiai Marzuki Mustamar sendiri mengingatkan, agar persoalan pemecatan dirinya tidak dibesar-besarkan.

Kendati menghimbau warga Nahdliyyin untuk tidak ribut soal pemecatannya, Kiai Marzuki juga meminta pengikutnya tidak segan-segan bertindak mengingatkan jika ada yang salah dalam pemecatan tersebut.

Kesalahan PBNU memang sangat besar, setidaknya dalam dua hal; pertama, tidak adil dan terlalu bias; memecat pendukung AMIN seperti Kiai Marzuki Mustamar, tetapi “memelihara” para pendukung Prabowo maupun Ganjar Pranowo, seperti Kiai Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Amm PBNU) yang mendukung Ganjar-Mahfud.

Kedua, inkonsistensi dalam visi, di mana sebelumnya pengurus PBNU menyebut diri mereka sendiri sebagai pengusung politik tingkat tinggi, di level strategis dan global, politik kebangsaan, guru bangsa, dan glorifikasi-glorifikasi lainnya.

Namun, nyatanya mereka adalah para “pelayan” yang tergabung di TKN Prabowo-Gibran.

Mengapa Harus MLB?

Muktamar Luar Biasa (MLB), seperti yang diyakini banyak orang, adalah pilihan politik tingkat tinggi. MLB tidak akan pernah dilakukan, sebelum para pengurus NU diyakini secara mutlak melakukan pelanggaran-pelanggaran ‘luar biasa’ pula.

Dalam Bab XXI Permusyawaratan Tingkat Nasional, Pasal 74 ayat (1) menyebutkan: Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dan dalam ayat (2), MLB bisa diselenggaran atas usulan 50+1 persen dari jumlah wilayah dan cabang.

Sementara dalam Bab XVI Rangkap Jabatan Pasal 51 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik.