Indonesia Butuh Anak Muda Sebagai Sumber Daya dalam Pembangunan Nasional

Indonesia Butuh Anak Muda Sebagai Sumber Daya Dalam Pembangunan Nasional

Oleh: Firman Kurniawan Said

Ketua PB HMI Bidang Infokom 2021-2023

Mulanya...

Dalam setiap era suatu bangsa, anak muda adalah sumber daya berharga dalam pembangunan nasional.

Mereka merupakan generasi yang dituntut dengan berbagai harapan dan tanggung jawab, yang membuka peluang untuk melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam konteks sosial dan politik, generasi muda memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mempertahankan idealisme, keberanian, keterbukaan terhadap nilai-nilai dan ide-ide baru, serta menjadi pelopor dalam kreativitas dan inovasi.

Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peran penting generasi muda diakui sejak awal, mulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang membawa Indonesia ke era reformasi.

Ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran kunci dalam memimpin perjuangan, inovasi, dan pembangunan bangsa.

Mereka dianggap penting karena memiliki ide- ide kreatif, dinamis, wawasan intelektual, dan semangat besar untuk mencapai serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya....

Sejauh perkembangan sejarah setelah reformasi, anak muda hanya dijadikan sebagai market suara yang menjanjikan.

Perhatikan calon-calon yang akan bersaing dalam pemilihan 2024, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif.

Mereka dengan giat mencoba menarik perhatian para pemuda melalui kampanye mereka di ruang publik, baik dengan pesan tersirat maupun eksplisit.

Ini tidak mengherankan karena anak muda adalah kelompok pemilih terbesar dalam pemilihan yang akan datang.

Tren kampanye yang mengikuti gaya anak muda tampak dalam berita dan materi kampanye yang dikeluarkan oleh calon-calon dan politisi petahana.

Dari gaya berpakaian, gaya hidup, hingga slogan yang mereka pasang di baliho, semuanya secara jelas menggambarkan tekad mereka untuk mewakili aspirasi generasi muda.

Jokowi dengan motornya, dengan baju kotak-kotaknya, dan ratusan contoh lainnya, yang secara terang menunjukkan anak muda bukan sekadar popularitas, melainkan juga berperan signifikan dalam politik.

Anak muda sekarang dengan segala tren hidupnya, bukan produk yang tiba-tiba muncul; mereka tumbuh dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi oleh generasi sebelumnya.

Oleh karena itu, masalah yang mereka hadapi bukanlah masalah individu semata, seperti yang sering disajikan oleh media dan penelitian.

Masalah anak muda adalah masalah masyarakat yang beroperasi dalam kerangka kapitalisme-neoliberal yang ada saat ini.

Misalnya, kesulitan anak-anak muda dalam membeli rumah harus dilihat dalam konteks ekonomi dan politik yang memengaruhi mereka.

Pertanyaan tentang akses pendidikan, biaya pendidikan, upah minimum, biaya hidup yang meningkat, dan layanan kesehatan perlu diperhitungkan dalam analisis masalah generasi muda Indonesia.

Perubahan pekerjaan yang sering terjadi di kalangan anak muda juga harus dinilai dengan berdasarkan regulasi tenaga kerja dan data yang relevan.

Pertanyaan tentang sistem kontrak kerja, jaminan karier, dan upah lembur memerlukan penilaian mendalam daripada sekadar pandangan bahwa anak muda mudah bosan dalam pekerjaannya.

Dari sini, kita bisa menyebut bahwa kampanye, terutama dalam setiap pesta demokrasi sebelumnya, hanya cenderung mengedepankan citra daripada substansi masalah anak muda, kritik dan perdebatan dalam politik tetap penting.

Mengabaikan politik adalah tindakan yang tidak bijak, dan proses penyadaran adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial, terutama bagi anak muda.

Akhirnya....

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/ 2023 yang berkaitan dengan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK sekarang mengizinkan seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, selama mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

Keputusan MK ini membawa dampak besar pada semangat politik di Indonesia.

Politik bukan lagi hanya urusan pribadi para orang dewasa, dan generasi muda tidak hanya menjadi objek pemilihan atau penonton dalam konteks politik.

Dampak yang paling mencolok dari keputusan ini adalah peningkatan semangat demokrasi dalam pengembangan gagasan, yang akan membuka peluang bagi kepemimpinan yang inovatif.

Keterlibatan generasi muda dalam politik juga dapat membawa gagasan yang lebih luas untuk masa depan.

Sekarang, Indonesia sudah siap untuk menerima perubahan dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin pembangunan nasional. Ini dianggap sebagai dasar untuk masa depan yang penuh harapan dan potensi bagi negara ini.

Pembukaan pintu bagi generasi muda akan meningkatkan kontribusi mereka dalam mengubah politik di Indonesia.

Oleh karena itu, semua warga Indonesia diharapkan untuk mendukung generasi muda dalam memberikan kontribusi yang lebih inklusif dalam menghadapi tantangan zaman

Firman Kurniawan Said

Ketua PB HMI Bidang Infokom