TOPIK
RUU Pemilu
-
Mulai dari penghitungan di TPS, kemudian rekapituliasi di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan KPU RI
-
Titi Anggraini pun menjelaskan alasan kenapa tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu.
-
Pasalnya baik dari pemerintah maupun DPR belum mengkaji secara mendalam opsi tersebut.
-
Dengan melaksanakan pemilu secara serentak, menurutnya, sudah tidak ada lagi ambang batas selisih suara
-
Tjahjo mengungkapkan saat ini di DPR masih ada tiga sampai empat fraksi yang menginginkan agar ambang batas presiden sebesar 0 persen.
-
Fadli Ramadhanil mengapresiasi sikap Pansus RUU Pemilu DPR yang melaksanakan pembahasan secara terbuka.
-
Lukman Edy mengatakan bahwa isu terkait pemilu cukup dinamis, sehingga mau tidak mau harus diubah Undang-Undangnya.
-
Lukman mengatakan saat ini sudah mengerucut ke dua kubu, yakni yang menginginkan tidak ada ambang batas
-
Lukman Edy menjelaskan, telah diambil tiga kesepakatan bersama para penyandang disabilitas.
-
Arief menegaskan hal yang dilarang konstitusi dalam mencalonkan presiden adalah tanpa jalur politik atau melalui jalur perseorangan.
-
Semakin banyak orang yang mewakili masyarakat yang berada di daerah, menurut Jimly, akan lebih baik.
-
Pasalnya, saat ini sudah tidak lagi relevan jika ambang batas tetap dilaksanakan
-
Menanggapi pernyataan Mendagri, Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Lukman Edy menilai tawaran tersebut luar biasa.
-
"Kalau pemerintah keberatan penambahan senilai Rp 38 miliar itu, maka 560 anggota DPR saat ini ikhlas dikurangi gajinya," kata Riza.
-
Panitia Khusus RUU Penyelenggara Pemilu menunda voting terhadap 15 isu krusial. Awalnya, voting akan dilakukan pada hari ini
-
Parlemen belum memiliki titik temu atau kesepakatan untuk menentukan angka yang akan dijadikan sebagai aturan.
-
Syamsudin Haris mengatakan koalisi tetap perlu karena pencalonan presiden membutuhkan dukungan.
-
Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu itu menjelaskan situasi perekonomian sangat sulit sekarang.
-
Ada beberapa kesulitan tekhnis dan ideal menetapkan presidential treshold dengan sistem pemilu serentak.
-
Mundurnya penyelesaian rancangan UU Pemilu, menurut Wakil Presiden, Jusuf Kalla tidak terlalu bermasalah
-
Kami mengimbau DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan UU Pemilu
-
Wacana tersebut menguat usai Pansus RUU Pemilu melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.
-
Untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistem pemilu di Jerman dan di Meksiko.
-
Keempat Parpol yakni Partai Idaman, Partai Beringin Karya, Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
-
Dirinya menilai hal itu langkah yang tidak logis dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
-
Partai-partai kelas menengah dan kecil hanya akan manut dan turut pada arus kelompol partai besar
-
"Untuk parliamentary threshold, ada keinginan fraksi-fraksi di DPR untuk ditingkatkan menjadi 5% sd 10%"
-
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu.
-
Presiden Jokowi mengatakan sebaiknya menunggu hasil pembahasan yang masih berlangsung di Komisi II DPR RI.
-
Demokrat, kata Syarief tidak setuju jika ambang batas pencapresan itu dihilangkan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
