TOPIK
RUU Pemilu
-
Mardani Ali Sera nilai pembahasan revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak boleh ditunda dan tidak boleh buru-buru.
-
Dasco mengungkapkan, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) belum dibahas secara resmi dalam sidang DPR.
-
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan ihwal adanya perbedaan sumber dana pemilu dan pilkada.
-
Revisi undang-undang Pemilu harus mampu membatasi potensi terjadinya PSU karena jadi ajang bisnis mafia demokrasi.
-
Revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR, dibahas di komisi II bukan di Baleg DPR.
-
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.
-
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat menarik Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dari daftar Prolegnas 2021.
-
Partai Demokrat belum pernah berubah sikap dan pandangan terkait revisi UU No.7/2017 tentang Pemilu dan revisi UU No. 10/2016 tentang Pilkada.
-
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan keinginan agar Pilkada tetap digelar pada 2024 mendatang bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
-
Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya
-
Dengan tak direvisinya UU Pemilu, hal itu akan membuat kemungkinan 271 daerah di 2022 dan 2023 bisa dijabat oleh penjabat (Pj) menguat.
-
Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Ke depan PSI mengharapkan UU Pemilu diubah karena alasan kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan politik.
-
Sepakat dengan keputusan Komisi II DPR, Perindro katakan sejak awal partainya memang tidak menghendaki revisi UU Pemilu.
-
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.
-
pemaksaan keserentakan pemilu di 2024 dapat membuat demokrasi di Tanah Air berjalan mundur dan bukannya maju ke depan.
-
Azis Syamsuddin menyebut, revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
-
Partai NasDem dan Golkar telah mengambil sikap untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu yang diusulkan Komisi II DPR.
-
Pengamat sebut ada ada peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap balik badan Partai NasDem dan Golkar dalam menyikapi RUU Pemilu.
-
Oleh karenanya, Surya Paloh mengarahkan agar partainya tidak mendukung adanya Revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Guspardi Gaus menyatakan, pasal-pasal yang ada dalam draf Revisi Undang-Undang Pemilu masih bisa berubah.
-
(PAN) meminta semua pihak untuk fokus mengendalikan pandemi Covid-19, dibanding melakukan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyambut baik dan mendukung persyaratan tersebut.
-
syarat itu juga dapat mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga paling tinggi, tidak berhenti hingga sekolah menengah atas saja.
-
Adi pun menilai seharusnya para calon anggota legislatif hingga calon presiden minimal wajib berpendidikan strata 1 (S-1).
-
Fraksi Partai NasDem menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang independen, tanpa diisi orang-orang partisan.
-
Syarat itu berlaku bagi calon anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPR, hingga Presiden dan
-
(PKS) tidak setuju dengan aturan calon kepala daerah yang maju sebagai peserta Pemilu, harus menjadi anggota partai politik (Parpol).
-
Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.
-
Ismail menyatakan, berdasarkan putusan Menkumham tahun 2017, status BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI memang telah dicabut.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
