TOPIK
Full Day School
-
Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.
-
Bahkan ia menyebut Mebdikbud membuat kebijakan yang dipaksakan dan berpotensi menghancurkan sendi pendidikan
-
Beberapa sekolah di Kota Semarang sudah menerapkan lima hari sekolah satu di antaranya SMA Negeri 3 Semarang.
-
Apa jadinya jika kebijakan lima hari sekolah benar-benar diterapkan? Jika benar interaksi anak akan berkurang dengan lingkungannya termasuk sekolah.
-
"Ini sudah menjadi budaya. Sudah menjadi tradisi di desa-desa dan jumlahnya madrasah NU 76 ribu yang bangun masyarakat, yang gaji guru masyarakat,"
-
Di Finlandia, misalnya imbuhnya, jam sekolah sangat sedikit, tapi justru kualitas pendidikannya sangat unggul.
-
Hamid menyebut ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 35 mengenai kebijakan zonasi itu.
-
Mereka berpendapat kebijakan itu bisa mematikan kegiatan siswa dalam mempelajari Islam lewat Madrasah Diniyah.
-
Muhadjir Effendy menyebut sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini selaras dengan misi Kemendikbud
-
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mempertanyakan nasib 76 ribu Madrasah dengan adanya kebijakan full day school.
-
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, berbicara mengenai kebijakan Full Day Scholl (FDS).
-
Seperti yang telah diketahui, PKB dan NU menolak program FDS yang dicanangkan oleh Mendikbud.
-
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), beserta belasan ormas Islam lainnya, menolak kebijakan sekolah lima hari.
-
Menurut Arie Santoso dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tidak ada paksaan
-
Satu di antaranya adalah waktu antara anak dan keluarga bisa lebih lama yakni dua hari di akhir pekan Sabtu dan Minggu.
-
Fahira menjelaskan melalui Perpres, secara hirarki perundang-undangan kedudukannya lebih kuat.
-
"Kami berharap setelah diumumkan Ketua Umun MUI soal itu, semua harus menurunkan tensi baik dari jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah."
-
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan aturan Full Day School kemungkinan baru dapat dilakukan pada tahun mendatang.
-
Kekhawatiran bahwa Permendikbud tersebut akan merugikan Madrasah Diniyah, tegas dia, justru tidak beralasan.
-
Jadi, publik sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter
-
Setelah mendapatkan masukan, Presiden Jokowi akan kembali mengkaji peraturan belajar siswa selama di sekolah tersebut.
-
Kebijakan lima hari sekolah menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan.
-
PP Muhammadiyah mendukung kebijakan Medikbud Muhadjir Effendy yang mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang pelaksanaan lima hari sekolah.
-
Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi membatalkan Permendik No 23/2017 mengenai program sekolah lima hari dalam sepekan
-
Presiden Joko Widodo bakal mengkaji ulang kebijakan full day school (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
-
Penataan ulang tersebut, kata Ma’ruf Amin, sekaligus akan memperkuat posisi Madrasah
-
Ma'ruf Amin juga mengatakan nantinya payung hukum terhadap kebijakan itu tidak lagi dalam bentuk Peraturan Menteri
-
"Tentu itu mengganggu proses pendidikan di sekolah dan itu sudah menjadi masalah kronis selama bertahun tahun, termasuk di provinsi Bengkulu"
-
"Tentu kita memberikan perhatian serius terkait hal ini. Niat baik memajukan pendidikan di Indonesia harus kita dukung,"
-
Para kiai di Kabupaten Semarang khawatir kebijakan pendidikan sehari penuh bakal membunuh sekolah agama sore.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
