Pemuda Muhammadiyah: Mendikbud Sedang Laksanakan Visi Revolusi Mental Jokowi-JK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menilai Permendikbud 23 tahun 2017 tentang pelaksanaan pendidikan karakter melalui lima hari sekolah sebagai perwujudan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Bagi kami, Mendikbud Sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Selasa (20/6/2017).

Kekhawatiran bahwa Permendikbud tersebut akan merugikan Madrasah Diniyah, tegas dia, justru tidak beralasan.

Karena melalui Permendikbud tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan Sekolah Umum sehingga MI bisa berkembang bersamaan dengan Sekolah Umum mencerdaskan anak bangsa khususnya, dalam upaya penguatan karakter.

Lebih lanjut ia menjelaskan setelah berdialog dengan Mendikbud, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemukan fakta, Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur "Full Day School."

Namun disayangkan narasi seolah Akan didorong full day school terus diproduksi sehingga muncul perspektif mendikbud mendorong Sekolah satu Harian penuh.

"Jadi, publik Sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud," katanya.

Ia pun mengaku mengenal Mendikbud Muhadjir Effendi sebagai sosok yang tegar dan tegas dengan pendiriannya.

Ikhtiar ikhlas Mendikbud menindaklanjutkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguatkan pendidikan karakter untuk merealisasikan visi revolusi mental dipolitisasi oleh berbagai pihak dengan narasi-narasi yang menyesatkan.

Meski sudah dijelaskan secara langsung dan sudah dapat diterima dengan baik melalui dialog, namun hanya untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu tetap melakukan upaya penyesatan, tentu menurutnya, Mendikbud akan bersikap dengan proporsional dan tegas.

"Kami yakini jabatan Menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja beliau pasti siap melepaskannya. Memberikan kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utama beliau," tegasnya.

Sebelum ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pendidikan karakter melalui lima hari sekolah.

"PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil," tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir seperti dikutip Tribunnews.com dalam keterangan tertulisnya ketika Senin (19/6/2017) melakukan konperensi pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PP Muhammadiyah yakin Mendikbud Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter.

Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas, dan konstitusional.

Menurutnya, Kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain.

"karenanya apa yang telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global," ujarnya.