PKB: Kalau Full Day School Diterapkan, Jokowi Tak Bisa Dipertahankan di 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.

Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut, namun kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan.

Bahkan pengurus Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius, penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI. Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,"kata Imanulhaq.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di depan ratusan peserta Halaqoh Kebangsaan DPP PKB di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhineka Tunggal Ika menjadi luntur.

Menurut Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar Madrasah justru mampu membentuk pendidikan karakter.

"Masing-masing bisa mandiri, jangan diseragamkan, kebijakan yang dinilai baik buat Jakarta belum tentu bagus buat yang lain. Jadi biarkan Madrasah tetap membangun karakter yang sudah terjaga," ujarnya.