Pendidikan GOTAG
pilkada
Berita
Foto (640)
-
Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan
Buku Dr Puadi kupas peran strategis Bawaslu dalam pengawasan pemilu, jadi referensi penting bagi pembuat kebijakan.
-
Sekjen Demokrat Respons Keunggulan Matius Fakhiri-Aryoko pada Pilgub Papua Versi Hitung Cepat
Sekjen Demokrat harap pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 dapat bertahan sampai KPU mengumumkan hasil resmi.
-
Fakhiri–Aryoko Unggul Hasil Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Golkar Kawal Sampai Putusan KPU
Golkar klaim kemenangan Fakhiri–Aryoko di PSU Papua lewat quick count internal. Unggul 57,52 persen, lawan 42,48 persen.
-
Pilkada Langsung Picu Praktik Korupsi, Legislator Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
Pilkada langsung butuh biaya tinggi dan berujung korupsi, anggota DPR Indrajaya dukung Cak Imin soal Pilkada oleh DPRD.
-
Jimly Asshiddiqie: Putusan MK soal Pemilu Terpisah Bikin Prabowo Marah
Jimly Asshiddiqie menyatakan semua partai politik (parpol) di parlemen hingga Presiden Prabowo Subianto marah akibat Putusan MK.
-
Kurangi Praktik Money Politic, Anggota Baleg DPR Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPR dari Golkar dukung wacana Pilkada secara tidak langsung atau melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
-
Golkar Nilai Pilkada Era Soeharto Lebih Baik, Dukung Pemilihan Dilakukan Lewat DPRD
Mekeng berpendapat, mekanisme pemilihan oleh DPRD seperti yang diterapkan pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dinilai lebih efektif.
-
Tok! MK Tegaskan Bawaslu Berwenang Putuskan Pelanggaran Pilkada
MK ubah segalanya: Bawaslu kini bukan cuma pengawas, tapi penentu keadilan Pilkada. Apa dampaknya?
-
Wamenko Polkam: Persiapan PSU Pilkada di Papua, Boven Digoel, hingga Barito Utara Sudah 100 Persen
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk F Paulus menyatakan persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
-
Puan: Pilkada Tak Langsung Masih Wacana, Semua Parpol Harus Berunding
Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi. Usulan kembali ke sistem lama menuai kritik, Puan ingatkan pentingnya kesepakatan
-
PDIP Tolak Usulan Cak Imin Hapus Pilkada Langsung
Komarudin Watubun tak setuju usulan Cak Imin agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung.
-
Ketua Komisi II DPR Nilai Usulan Pilkada Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda nilai usulan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD tidak melanggar konstitusi.
-
KPU Usul Pilkada Dibiayai APBN agar Pengelolaan Lebih Efisien
KPU usul pembiayaan Pilkada ke depan tidak lagi menggunakan APBD melainkan melalui APBN.
-
Ketua KPU RI Ungkap Dinamika Baru Pilkada Kabupaten Bangka: Dari Calon Tunggal Menjadi 5 Paslon
KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka telah memasuki tahapan pencalonan.
-
Eks Hakim MK Sebut Putusan soal Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak Langgar Konstitusi & UUD 1945
Eks hakim MK menilai putusan MK yang menyatakan pemilu dan pilkada tidak lagi digelar secara serentak telah melanggar konstitusi dan UUD 1945.
-
Pakar Tepis Parpol yang Sebut Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Inkonstitusional
Ada yang menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 PUU/-XXIII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pilkada lokal inkonstitusional.
-
DPR Harus Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Bahas Revisi UU Pemilu Buntut Putusan MK
Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
-
Pimpinan DPR Soal Revisi UU MK Usai Keputusan Hapus Pemilu Serentak: Kita Lihat Nanti
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, merespons kemungkinan legislatif akan merevisi undang-undang (UU) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
-
DPR Didorong Segera Bahas RUU untuk Pemilu 2029, Pakar: Banyak Masalah Warisan Pemilu 2024
DPR selaku pembentuk undang-undang diminta untuk segera memulai proses pembahasan rancangan undang-undang terkait pemilu dan pilkada.
-
Refly Harun Nilai Aneh MK Berubah Haluan Soal Pemilu Serentak
Refly Harun, menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
