Senin, 29 September 2025

Pilkada Serentak 2024

Wamenko Polkam: Persiapan PSU Pilkada di Papua, Boven Digoel, hingga Barito Utara Sudah 100 Persen

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk F Paulus menyatakan persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.

Gita Irawan/Tribunnews.com
CAPTION: PSU Pilkada Papua - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus saat konferensi pers di kantor Kemenko Polkam Jakarta Jumat (25/7/2025). Lodewijk mengatakan menyatakan persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025 mendatang sudah 100 persen. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk F Paulus menyatakan persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel (Provinsi Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah) pada 6 Agustus 2025 mendatang sudah 100 persen.

Lodewijk mengatakan kesiapan aspek logistik dan administrasi sudah mencapai 100 persen.

Saat ini, ungkap dia, logistik pemungutan suara ulang sudah sampai di kabupaten dan kota masing-masing dan tinggal didistribusi ke TPS.

Selain itu, kata dia, kesiapan anggaran juga sudah 100 persen. 

"Kemudian kesiapan penyelenggaran PSU sendiri oleh pihak penyelenggara sudah sangat siap. Dan kesiapan dari TPS sudah siap."

"Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah faktor keamanan," ungkap Lodewijk saat konferensi pers di kantor Kemenko Polkam Jakarta Jumat (25/7/2025).

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan terdapat sejumlah indikator keberhasilan agar hasil PSU dapat mencerminkan kematangan dan kualitas demokrasi elektoral di daerah.

Pertama, kata dia, PSU berjalan dengan luber dan judil, aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, lanjut dia, adalah demokratis. 

Baca juga: Puan: Pilkada Tak Langsung Masih Wacana, Semua Parpol Harus Berunding

"Kita harapkan tingkat partisipasinya tinggi. Karena ini menjadi salah satu tolok ukur dari indeks demokrasi Indonesia," kata dia.

"Dan yang ketiga diharapkan dengan adanya PSU ini pemerintahan tetap berjalan dengan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan tentunya kita harapkan stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga dengan baik," kata dia.

"Hasil kesimpulan kita sudah sampaikan, rekomendasi kita sudah sampaikan. Dan rekomendasi ini kita akan kirimkan kepada kementerian lembaga masing-masing untuk ditindaklanjuti," kata dia. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan