TAG
Nusron Wahid
Berita
Foto (61)
-
Sekjen Sarmuji Tepis Isu Munaslub Golkar untuk Lengserkan Bahlil: 'Tak Perlu Ditanggapi'
Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menepis isu Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk melengserkan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
-
Istana Bantah Terlibat Dalam Isu Munaslub Golkar
Prasetyo membantah kabar yang menyebutkan Istana terlibat dalam rencana Munaslub Golkar.
-
Nurdin Halid Sebut Isu Munaslub Golkar Dikembangkan Orang-orang Frustasi untuk Meraih Kekuasaan
Nurdin Halid menyebut Munaslub sengaja dimunculkan pihak-pihak yang sengaja merusak soliditas dan reputasi Partai Golkar.
-
Bahlil dan Nusron Wahid Kompak Bantah Isu Munaslub Golkar
Bahlil Lahadalia menyatakan kabar Munaslub tersebut tidak berdasar dan tidak punya sumber yang jelas.
-
Cak Imin Candai Nusron Wahid yang Kini Dekat dengan Habaib: Pak Prabowo Saja Ragu
Cak Imin melontarkan kelakarnya soal sosok Menteri ATR/BPN sekaligus Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid.
-
Menteri Nusron: 48 Persen dari 55,9 Juta Hektare Lahan Bersertifikat di RI Dikuasai 60 Keluarga
Menurut Nusron, penguasaan lahan ini yang menjadikan adanya permasalahan yang tidak urung selesai di Indonesia.
-
Menteri Nusron Wahid Koordinasi dengan KKP Lakukan Sertifikasi Pulau Kecil Terluar
Nusron Wahid berkoordinasi dengan KKP mensertifikasi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.
-
Cegah Jual Beli Pulau Kecil, Nusron Wahid Minta Pemda Terbitkan Hak Pengelolaan
Nusron juga menyoroti maraknya praktik penawaran penjualan pulau secara daring yang menurutnya patut dipertanyakan legalitasnya
-
Menteri ATR Nusron Wahid Sebut 15.977 Pulau Kecil Tidak Bersertifikat, 17 Belum Teridentifikasi
Belum tercatatnya bidang tanah pada sejumlah pulau umumnya disebabkan oleh dua faktor. Masuk kawasan hutan dan belum ada yang menguasai.
-
Menteri Nusron Wahid Sebut Ada Pulau-pulau Kecil di Bali dan NTB Dikuasai Warga Negara Asing
Menurut Nusron, jika penguasaan dilakukan secara langsung oleh WNA, maka itu melanggar aturan yang berlaku.
-
Polemik 5 Pulau Kecil Dijual di Situs Asing, Nusron Wahid Tegaskan Tidak Boleh, Singgung 2 Regulasi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, pulau-pulau kecil, seperti di kepulauan Anambas, tidak bisa dijual apalagi kepada pihak asing.
-
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Janji Cek Kasus Dugan Pendudukan Lahan BMKG di Tangsel oleh Ormas GRIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, berjanji akan mengecek soal BMKG yang melaporkan Ormas GRIB Jaya terkait dugaan pendudukan lahan di Tangerang Selatan.
-
BMKG Laporkan Ormas GRIB atas Dugaan Pendudukan Lahan di Tangsel, Menteri ATR/BPN: Akan Kami Cek
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid buka suara terkait ramai BMKG melaporkan Ormas GRIB Jaya ke polisi terkait adanya dugaan pendudukan lahan.
-
Warga Jaktim Berharap Menteri Nusron Turun Tangan Usai Sertifikat Tanah Tak Dikeluarkan BPN
Selain itu, pihaknya menyatakan keinginannya untuk menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN
-
Kisah Mbah Tupon Vs Mafia Tanah Buat Nusron Wahid Turun Tangan, Polisi Kini Perika 8 Saksi
Kisah Mbah Tupon warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY, mendapat atensi dari pemerintah.
-
Di Acara Fatayat NU Kota Tangerang, Menteri Nusron Bicara Pentingnya Integrasi Data Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menggelar peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan
-
Anggota DPR Rahmat Saleh Dorong ATR/BPN Libatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat di Sumbar
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).
-
Jurus Menteri BPN Nusron Wahid Cegah Kasus Pagar Laut Terulang
Nusron Wahid akan menerbitkan peraturan menteri baru untuk memperketat tata kelola penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan di perairan pesisir.
-
121,64 Juta Bidang Tanah Terpetakan hingga April 2025, Tapi Baru 94,1 Juta Bersertifikat
Nusron menyebut sebanyak 21,64 juta bidang tanah di Indonesia yang terpetakan. Namun hanya 94,1 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.
-
Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan
Somasi kepada PT Indobuildco dikeluarkan oleh Sekretariat Negara (Setneg) pada Desember 2024 dengan tujuan pengosongan hotel.