Pendidikan GOTAG
Nailul Huda
Berita
-
Ekonom Pesimistis Paket Stimulus Ekonomi Bisa Genjot Ekonomi RI, Ini Alasannya
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda pesimis paket stimulus ekonomi 8+4+5 dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.
-
81 Persen Masyarakat Belum Akses Layanan Keuangan Formal, Inovasi Digital Kunci Inklusi Daerah
Potensi ekonomi daerah dan masyarakat perdesaan sangat besar, namun belum terealisasi secara optimal.
-
Celios Ingatkan BI soal Payment ID: Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi
Nailul Huda mengingatkan Bank Indonesia (BI) untuk mematuhi aturan perlindungan data pribadi soal rencana penerapan Payment ID.
-
Soal PPATK Blokir Rekening Bank, Celios: Pemerintah Senang Buat Kebijakan Bikin Masyarakat Murka
PPATK memblokir rekening bank yang tidak aktif atau dormant selama tiga bulan hingga 12 bulan.
-
Soal Transfer Data Pribadi ke Amerika, Celios: Pemerintah Gegabah, Sangat Berbahaya
Perlindungan data pribadi dalam negeri masih lemah karena belum dilengkapi aturan turunan dari UU PDP.
-
Imbas Bebas Tarif, Impor Elektronik dari AS ke Indonesia Diprediksi Meningkat
Impor barang elektronik dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia diprediksi akan meningkat imbas bebasnya tarif
-
Amerika Masih Ogah Turunkan Tarif Impor Bagi RI, Ekonom Sarankan Pemerintah Lakukan Ini
Jika RI memilih melawan, baik secara unilateral maupun melalui koalisi seperti BRICS, AS bisa saja merespon dengan menaikkan tarif lebih tinggi.
-
Kata Ekonom soal Wacana Legalisasi Kasino: Potensi Pendapatan Negara dan Efek Lanjutannya
Dia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar legalisasi kasino tidak membuka celah bagi legalisasi judi online.
-
Pemerintah Batasi Gratis Ongkir di E-Commerce, Mau Selamatkan Siapa? Ekonom Ungkap Kejanggalan
Permen Nomor 8 Tahun 2025 diterbitkan sebagai strategi nasional untuk membangun sistem logistik secara lebih merata, adil, dan efisien di Indonesia.
-
Masyarakat Bakal Dirugikan Akibat Ulah Pemerintah Batasi Layanan Gratis Ongkos Kirim di E-Commerce
Gunawan menjelaskan tarif layanan pos komersial atau biaya pengiriman juga diatur dalam beleid ini pada pasal 41.
-
Acuan Bunga AFPI Apakah Menguntungkan Peminjam? Ini Kata Ekonom
Pada 2018 marak keluhan masyarakat terkait tingginya bunga pinjaman daring yang saat itu bisa mencapai lebih dari 1% per hari.
-
Prabowo Ajak Pengusaha Bertemu Bill Gates, Ekonom: Tidak Otomatis Tertarik Investasi ke Indonesia
Perusahaan global lebih memerhatikan isu tata kelola negara, sosial dan lingkungan dan ini berbanding terbalik dengan pengusaha lokal.
-
Ditopang Tren Belanja Masyarakat dan Smartphone, Adopsi Perbankan Digital Makin Meluas di Indonesia
Pembayaran digital telah menjadi pendorong ekonomi digital di Indonesia dengan proyeksi transaksi mencapai Rp2.908,59 triliun di 2025.
-
Struktur Kepengurusan Danantara Diumumkan, Ini Catatan dari Pengamat
Nailul Huda, mengatakan sejumlah nama yang diperkenalkan di struktur Danantara berasal dari profesional.
-
CELIOS: Pemerintah, KPPU dan Industri Perlu Kontrol Persaingan Usaha Sehat di Bisnis E-Commerce
Ketidakmampuan sebuah platform untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional bisa memicu berakhirnya bisnis mereka.
-
Prabowo Akan Resmikan Bullion Bank, Begini Dampaknya ke Industri Emas Nasional
Pendirian bank emas juga dipandang dapat mengoptimalkan produksi emas dan memperbesar pangsa pasar Indonesia di industri emas dunia.
-
Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung
Presiden Prabowo Subianto bisa saja turun langsung untuk mempercepat pembentukan BPI Danantara.
-
Celios: Danantara Bisa Jadi Pilar Penting Ekonomi Nasional
Celios: Danantara ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia
-
Bukalapak Tutup Layanan Marketplace, Celios: Bakar Uang Jadi Alat Bertahan Industri Digital
Nailul Huda berpendapat, keberadaan perusahaan digital atau e-commerce dapat bertahan ketika melakukan inovasi dan membakar uang.
-
Ekonom Minta Kebijakan PPN 12 Persen yang Mulai Berlaku Besok Dibatalkan: 'Sangat Membebani Rakyat'
Nailul Huda menilai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen sangat membebani seluruh rakyat Indonesia.
