Pendidikan GOTAG
Komisi VIII DPR
Berita
Foto (7)
-
Anggota Komisi VIII DPR Tolak Pembentukan Pansus Haji 2025
Usulan pembentukan Pansus sebelumnya disampaikan oleh anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub.
-
4 IUP Nikel Raja Ampat Dicabut, DPR Sebut Pemerintah Berkomitmen Lindungi Hak Masyarakat Adat
Anggota DPR RI, Aprozi Alam, menilai langkah pemerintah dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
Wacana Kuota Haji RI Dipangkas 50 Persen, DPR: Kami Akan Protes Keras ke Pemerintah Saudi
Menurut Maman, jika kuota haji ditambah, pemerintah Arab Saudi cenderung mendorong peningkatan porsi jalur mandiri karena lebih menguntungkan secara
-
203 Jemaah Haji Wafat, Komisi VIII DPR Soroti Istitha'ah Kesehatan & Singgung Dugaan Praktik Suap
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Maman Imanulhaq, menyoroti jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci.
-
Komisi VIII DPR Pantau Proses Pemulangan Jemaah Haji dan Penanganan yang Meninggal-Dirawat di RSAS
Komisi VIII DPR RI bersama Timwas Haji terus memantau proses pemulangan jemaah haji agar berjalan tertib, aman, dan sesuai jadwal.
-
Komisi VIII Siapkan Revisi Dua UU untuk Bentuk Ekosistem Haji yang Adaptif
Pemerintah bersama DPR RI akan merevisi dua UU terkait haji, yakni UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Pengelolaan Keuangan Haji
-
Jelang Puncak Haji, Komisi VIII DPR Imbau Jemaah Persiapkan Diri Secara Maksimal
An’im Falachudin meminta jemaah untuk mempersiapkan diri secara maksimal, jelang puncak haji di Arafah, Muzdalifa, dan Mina (Armuzna).
-
Legislator PDIP: SMA/SMK Bali Mandara Jadi Role Model Sekolah Rakyat
Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke SMA dan SMK Negeri Bali Mandara di Buleleng, Bali, Rabu (28/5/2025).
-
Timwas Haji Berharap Skema Tanazul Bisa Jadi Peluang Minta Tambahan Kuota hingga 30.000 Jemaah Haji
DPR berharap Indonesia bisa mendapat kesempatan untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah
-
DPR Desak Pemerintah Cabut Izin dan Hukum Maksimal Travel Nakal yang Gunakan Visa Non Haji
Calon jemaah haji yang nekat berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa non-haji, seperti visa ziarah, kerja, atau bisnis.
-
Musim Haji Dimulai, F-PDIP DPR Wanti-wanti soal Kesiapan dan Minta Tindak Tegas Travel Nakal
Anggota DPR RI menyoroti praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang dilakukan oleh oknum biro travel.
-
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang: Usul Dedi Mulyadi Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos Ide Kalap
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyebut usul Dedi Mulyadi,agar vasektomi dijadikan syarat untuk penerima Bansos sebagai ide kalap.
-
Komisi VIII DPR Berharap May Day Tak Hanya Seremonial, Pastikan Hak Buruh Terpenuhi
Peringatan Hari Buruh Internasional harus menjadi pengingat sekaligus penggerak komitmen kolektif untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara konkret.
-
Atalia Soroti Faktor Relasi Kuasa di Berbagai Kasus Kekerasan Seksual
Atalia Praratya menyoroti kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, termasuk di RSHS Bandung.
-
Wakil Ketua Komisi XIII DPR: Jubir Istana Hasan Nasbi Arogan dan Miskin Etika
Selain menghina media, Andreas menyebut pernyataan Hasan Nasbi nirempati dan tak menghormati hak asasi manusia (HAM).
-
Momen Pejabat Kementerian Agama Lupa Sedang Berpuasa dan Minta Air Hangat saat Rapat Kerja di DPR
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Agama RI, membahas RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
-
Khawatir Anggaran Tak Cukup jika Haji 2 Kali Setahun, BPIH Usul Manfaat Biaya Dikurangi Bertahap
BPH mengusulkan pengurangan nilai manfaat biaya haji demi keberlanjutan anggaran.
-
Kurangi Daftar Tunggu, Komisi VIII DPR Usul Indonesia Pakai Kuota Jemaah Haji Negara Asia Tengah
Sebab menurut Ansory, negara-negara bekas jajahan Uni Soviet itu mayoritas Islam, namun tidak banyak yang melaksanakan ibadah haji.
-
BREAKING NEWS: DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Rp89,4 Juta, Jemaah Bayar Rp55,4 Juta
Untuk diketahui BPIH 1446 H/ 2025 M mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Di mana pada tahun 1445 H/ 2024 M, BPIH sebesar Rp 93,4 juta.
-
Panja Komisi VIII DPR Sebut Kemungkinan Biaya Haji Diputuskan Sebelum 10 Januari 2025
Panja Komisi VIII DPR RI membuka peluang biaya haji 2025 diputuskan sebelum 10 Januari 2025.
