Pendidikan GOTAG
Kementerian PU
Berita
-
Kementerian PU Tanggapi Rencana Pemkot Depok Bangun Stadion Berstandar FIFA: Jangan Besar-besar
Kementerian PU mengakui mendapat permohonan dari Wali Kota Depok Supian Suri untuk membangun stadion berstandar FIFA di Kota Depok.
-
Menteri Dody Hanggodo Akui Belum Bisa Jaga Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum
Dody Hanggodo mengakui belum mampu menjaga integritas dengan baik di Kementerian Pekerjaan Umum(PU).
-
Menteri PU Dody Hanggodo Rombak Habis-habisan Eselon I Pasca OTT Pejabat PU
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merombak habis-habisan jajaran pejabat eselon I di Kementerian PU.
-
Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Bakal Tersambung Seluruhnya Pada Tahun Ini
Kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, serta menurunkan biaya transportasi.
-
Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Capai 61,78 Persen, Target Selesai 8 Juli 2025
Progres rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana Sekolah Rakyat tahap I mencapai 61,78 persen berdasarkan data per 22 Juni 2025.
-
Biaya Pernikahan Anak Pejabat Kementerian PU Diduga Hasil Gratifikasi, KPK Tak Tinggal Diam
Dugaan gratifikasi muncul terkait acara pernikahan anak pejabat Kementerian PU. Pejabat tersebut diduga meminta bantuan dana kepada beberapa Kepala
-
Kementerian PU Siapkan Tanggul Pantai Tahap 7 di Pesisir Teluk Jakarta, Panjang Hampir 1 Km
Kementerian PU rampung menyiapkan pembangunan tanggul pantai Jakarta tahap 7 untuk mengatasi penurunan muka tanah di Jakarta Utara.
-
Diskon Tarif Tol 20 Persen Pada Juni-Juli 2025 Hanya akan Berlaku 10 Hari
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap diskon tarif tol yang diberlakukan pada Juni-Juli 2025 hanya akan berlangsung selama 10 hari.
-
Eks Penyidik KPK: Pengembalian Uang Kasus Gratifikasi Pejabat Kementerian PU Tak Hapus Unsur Pidana
Pengembalian uang dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak menghapus unsur pidana.
-
KPK Bakal Usut Dugaan Gratifikasi di Balik Pesta Pernikahan Anak Pejabat Kementerian PU
KPK menyatakan telah menerima informasi terkait adanya dugaan penerimaan gratifikasi kepada pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
-
Kementerian PU Kumpulkan Pengusaha Bahas Rencana Diskon Tarif Tol Pada Juni-Juli 2025
Kementerian PU mengumpulkan para pengusaha jalan tol untuk membahas diskon tarif tol yang rencananya akan diterapkan pada Juni-Juli 2025.
-
Kementerian PU Gelar Lomba Karya Ilmiah untuk Siswa SMA Sederajat, Cek Ketentuannya
Kementerian PU gelar Lomba Karya Ilmiah Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk siswa SMA/SMK/MA, pendaftaran dibuka hingga 23 Juni 2025.
-
Renovasi Pasar Terban Yogyakarta Telan Anggaran Rp 55 Miliar, Progres Sudah Mencapai 60 Persen
Renovasi Pasar Terban dilakukan karena sempat mengalami rusak pasca-becana tanah amblas di area pasar pada 2021 lalu.
-
Kementerian PU: Swasta Tertarik Garap Proyek Sanitasi dengan Skema KPBU
, Kementerian PU telah menyiapkan sejumlah proyek strategis yang akan digarap melalui skema KPBU.
-
Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo
Kementerian PU sudah beberapa kali mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta waktu agar bisa memaparkannya secara langsung.
-
Komisi V DPR Akhirnya Setuju Tambah Anggaran Rp23 T ke Kementerian PU Setelah Diprotes
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 23,27 triliun.
-
Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol
Evaluasi kenaikan tarif jalan tol mempertimbangkan dua aspek, yaitu pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.
-
Menteri PU Ingatkan BUJT Tidak Urus SPM Jalan Tol Hanya Saat Ingin Menaikkan Tarif
Ia pun memastikan bahwa dalam memproses permohonan kenaikan tarif, Kementerian PU kini lebih prudent atau hati-hati.
-
Kementerian PU Bangun 53 Gedung Sekolah Rakyat, 45 Hampir Rampung
Sebanyak 45 unit sekolah rakyat memasuki tahap akhir pembangunan, delapan sisanya masih tahap survei kebutuhan.
-
Pemerintah Pusat Ajak Pemprov Jabar Bahas Kasus Sungai Bersertifikat di Bekasi
Kasus sungai bersertifikat di Bekasi menyebabkan Pemerintah Pusat tidak bisa melakukan normalisasi sungai.
