Pendidikan GOTAG
Kementerian HAM
Berita
-
DPR RI Terima Laporan Keuangan Kementerian HAM Tahun Anggaran 2024
Andreas juga menyambut baik capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih Kementerian HAM.
-
Komnas PA Nilai Intervensi Stafsus KemenHAM di Kasus Retret Sukabumi Timbulkan Kekhawatiran
Agustinus meminta pemerintah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindakan intoleransi.
-
Soal Penangguhan Penahanan Tersangka Kasus Cidahu, Stafsus Menteri HAM: Saya Sebatas Berikan Usulan
Solusi ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk senantiasa menjaga stabilitas wilayah dan integrasi nasional.
-
Jadi Penjamin Pelaku Penyerangan Retret di Sukabumi, KemenHAM Diminta Tidak Intervensi Proses Hukum
Paparang mengingatkan agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam menegakan keadilan dalam peristiwa memprihatinkan tersebut.
-
DPR Kritik Kementerian HAM Terkait Penjamin 7 Tersangka Penyerangan Retret di Sukabumi
Menurut Abraham, sikap tersebut berpotensi mencoreng kredibilitas KemenHAM sebagai lembaga negara yang seharusnya melindungi hak asasi manusia.
-
Eks Pengacara Brigadir J Kecam Kementerian HAM Jadi Penjamin Tersangka Perusakan di Sukabumi
Martin Simanjuntak mengecam tindakan Kementerian HAM yang mau menjadi penjamin tujuh tersangka perusakan agar bisa ditangguhkan penahanannya.
-
Kementerian HAM Dorong Rekonsiliasi dan Perdamaian Solusi Konflik di Tanah Papua
Kementerian HAM memberi apresiasi pada inisiatif Komisi XIII DPR RI yang memilih wilayah Papua Barat Daya sebagai tempat kunjungan kerja.
-
Kementerian HAM Dalami Dugaan Eksploitasi Dalam Pekerjaan Ojol
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bakal mendalami dugaan eksploitasi dan keadilan dalam kemitraan ojol dengan aplikator.
-
Dialog Konstruktif di Jenewa, Komite Hak Anak PBB Apresiasi Berdirinya Kementerian HAM di Indonesia
Country Task Force yang menangani laporan Indonesia, Rinchen Chopel, mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemerintah Indonesia
-
Dialog Konstruktif di Jenewa, Komite Hak Anak Apresiasi Berdirinya Kementerian HAM di Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia telah mengikuti dialog konstruktif dengan Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
-
Dedi Mulyadi Yakin Program Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Efektif Ubah Perilaku Pelajar
Dedi Mulyadi sangat yakin program pengiriman siswa nakal ke barak militer akan efektif membentuk kedisiplinan dan memperbaiki perilaku pelajar.
-
Pigai Dorong Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Diusulkan Jadi Model Nasional Jika Berhasil
Natalius Pigai mengatakan langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi, dengan mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak bertentangan dengan HAM.
-
Kementerian HAM Ungkap Ada Dugaan Kekerasan Fisik Hingga Perbudakan Modern di Sirkus OCI
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengungkap ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus mantan pemain sirkus OCI.
-
Kemenham RI Tegaskan Komitmen untuk Perdamaian Papua, Soroti Penanganan Pengungsi di Maybrat
Dalam dialognya, Munafrizal Manan menegaskan bahwa siklus penderitaan di Papua harus segera dihentikan.
-
F-PDIP DPR Kritik Kinerja Kementerian HAM dalam Kasus Sirkus OCI: Jangan Hanya Populer, Beri Dampak
Kasus ini bermula dari sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI yang menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus.
-
Temui Pengungsi di Nduga, Kementerian HAM Bawa Semangat Rekonsiliasi dan Perdamaian
Menurut dia permasalahan Papua sangat kompleks yang harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan.
-
6 Fakta Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus OCI Taman Safari: Kisah Korban, Bantahan Pihak TSI
Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia ungkap kisah pilu, dugaan eksplotasi hingga perbudakan.
-
Kementerian HAM Bakal Beri Perlindungan kepada Korban Pelecehan Seksual Dokter PPDS Anestesi
Kemenham Jabar juga akan memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
-
Habiburokhman Dukung SKCK Dihapus, Klaim Tak Signifikan Tambah Uang Negara: Buat Apa Polisi Ngurusin
Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PNBP.
-
Ketua Komisi III DPR Sepakat Usulan Penghapusan SKCK: Buat Apa Polisi Capek-capek Ngurus SKCK?
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya sepakat mengenai usulan SKCK dihapuskan.
