Senin, 6 Oktober 2025

Kemenham RI Tegaskan Komitmen untuk Perdamaian Papua, Soroti Penanganan Pengungsi di Maybrat

Dalam dialognya, Munafrizal Manan menegaskan bahwa siklus penderitaan di Papua harus segera dihentikan.

Penulis: Hasanudin Aco
istimewa
PAPUA DAMAI - Direktur Jenderal Kepatuhan dan Pelayanan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan berdialog dengan pengungsi di Maybrat Papua Barat Daya. Tujuan untuk selalu mewujudkan perdamaian di Papua 

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham RI) menyoroti persoalan pengungsi yang masih terjadi di beberapa titik di Papua, terutama di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai isu yang memerlukan perhatian serius dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. 

Pada kesempatan ini, Kemenham RI melalui Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Munafrizal Manan ikut terlibat dalam dialog dengan sejumlah pengungsi di Kabupaten Maybrat.

Baca juga: Temui Pengungsi di Nduga, Kementerian HAM Bawa Semangat Rekonsiliasi dan Perdamaian

Dalam dialognya, Munafrizal Manan menegaskan bahwa siklus penderitaan di Papua harus segera dihentikan.

"Papua yang semua warganya merasa aman, adil, sejahtera, dan bahagia akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi," ujarnya, Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut, Munafrizal Manan menegaskan bahwa penanganan pengungsi perlu dilakukan secara menyeluruh dan terukur. Dalam jangka pendek, negara harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak pengungsi. Sementara untuk jangka menengah, perlu upaya agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggalnya secara aman dan bermartabat.

Baca juga: Temui Pengungsi di Nduga, Kementerian HAM Bawa Semangat Rekonsiliasi dan Perdamaian

Munafrizal juga menekankan pentingnya menghentikan spiral kekerasan di Papua. Ia mengingatkan bahwa tidak ada penyelesaian konflik yang bisa dicapai tanpa kesediaan semua pihak untuk berdialog. “Pengentasan persoalan pengungsi mensyaratkan berakhirnya kekerasan. Yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tapi keberanian untuk berdialog,” lanjutnya dengan tegas.

Melalui dialog tersebut diharapkan mampu mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya di Papua Barat Daya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved