Pigai Dorong Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Diusulkan Jadi Model Nasional Jika Berhasil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pendidikan berbasis kedisiplinan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan kenakalan remaja mendapat dukungan dari Kementerian HAM.

Jika terbukti efektif menekan angka kenakalan siswa di Jawa Barat, program tersebut akan diusulkan menjadi model nasional.

Hal tersebut dikatakan Menteri HAM, Natalius Pigai, usai berdialog dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Natalius Pigai mengatakan langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi, dengan mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

“Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai, di Kantor Kementerian HAM, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Natalius Pigai Bela Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer: Tak Menyalahi Standar HAM

Pigai pun menegaskan program ini bukan pendidikan militer, melainkan pendidikan berbasis barak dengan pelatih dari kalangan militer, untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak usia sekolah.

Merespons pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar program tersebut tidak buru-buru dijadikan kebijakan nasional.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya uji efektivitas terlebih dahulu, sebelum diterapkan pada skala yang lebih luas.

Baca juga: Menteri HAM Natalius Pigai Resmikan Pusat Studi Hukum dan HAM di Nusa Putra University

“Ya kalau saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional. Uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak,” kata Dedi.

Dedi juga menjelaskan bahwa Pemprov Jabar tengah menyiapkan lanjutan dari program ini berupa sekolah khusus berbasis minat dan bakat di masing-masing kabupaten/kota.

“Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka akan masuk ke sekolah khusus. Mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI,” ujarnya.

Program pendidikan disiplin ini menyasar siswa SMP dan SMA yang terlibat dalam aksi kenakalan remaja seperti tawuran dan penyalahgunaan zat berbahaya.

Mereka akan menjalani pelatihan selama 28 hari di bawah pengawasan tenaga pendidikan, psikolog, dan petugas dari Dinas Pendidikan.