Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menteri yang Kosong, Bahlil: Kita Tunduk kepada Putusan Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar banyak terkait isu sejumlah kadernya yang masuk radar untuk mengisi kursi Menteri dan Wakil Menteri yang masih kosong.

Bahlil mengatakan terkait penunjukan  Menteri dan Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan partai harus tahu diri untuk bertindak tidak melampaui batas kewenangan.

"Gini, kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi, untuk menteri, wakil menteri, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Terkait jabatan Menteri dan Wakil Menteri yang masih kosong, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Partai Goklkar sebagai partai pendukung pemerintah, tunduk pada putusan Presiden.

"Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden. Kita patuh, kita tunduk pada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden sebagai pemegang hak prerogatif," katanya.

Untuk diketahui hingga saat ini ada 2 kursi Menteri dan dua kursi Wakil Menteri yang masih kosong setelah perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025. Diantaranya yakni posisi Menkopolkam, Menpora, Wamen Koperasi dan Wamenaker.