Gde Sumarjaya Linggih: BP BUMN Harus Jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki tahap krusial. Salah satu poin pentingnya adalah usulan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang dinilai akan memperkuat peran negara dalam mengarahkan dan mengawasi BUMN secara lebih efektif.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan langkah strategis untuk menata ulang arsitektur kelembagaan BUMN.

“Negara tidak hanya hadir sebagai pemilik saham, tetapi juga sebagai pengatur yang memastikan setiap BUMN dikelola sesuai prinsip good corporate governance, profesionalisme, dan keberlanjutan,” ujar pria yang akrab disapa Demer, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Apresiasi Program Kopdes Merah Putih, Gde Sumarjaya Linggih: Dorong Ekonomi Desa, Perkuat Likuiditas

Menurutnya, BP BUMN akan memiliki kewenangan lebih luas, mulai dari penyusunan kebijakan lintas sektor, penguatan koordinasi antarholding, hingga memastikan BUMN sejalan dengan agenda pembangunan nasional seperti hilirisasi SDA, transisi energi, hingga ketahanan pangan dan kesehatan.

Demer menegaskan, revisi ini sekaligus menutup ruang kerancuan fungsi yang selama ini kerap memicu inefisiensi. Dengan peran yang lebih jelas, BP BUMN akan menjadi jangkar tata kelola, sementara manajemen BUMN bisa lebih fokus pada ekspansi bisnis dan inovasi layanan.

“Revisi ini bukan mempercantik kelembagaan, melainkan strategi besar memperkokoh kedaulatan ekonomi nasional. BUMN harus menjadi mesin ekonomi sekaligus benteng kepentingan bangsa di tengah kompetisi global,” tegas Demer.

Baca juga: Gde Sumarjaya Linggih: Program Prabowo Realistis, Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Kunci Masa Depan