Menteri Dody Pastikan Proyek Infrastruktur IKN yang Ditangani Kementerian PU Bakal Tetap Lanjut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan tetap berlanjut.

"Tetap kami selesaikan. PR (pekerjaan rumah) kami yang belum selesai, diselesaikan," kata Menteri PU Dody Hanggodo ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

Dody menjelaskan, perencanaan pembangunan IKN saat ini sepenuhnya berada di bawah Otorita IKN.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Laporkan Progres Pembangunan ke Kementerian Sekretariat Negara

Termasuk pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang salah satu poinnya mengatur percepatan pembangunan IKN.

"Secara desain keseluruhan kan sudah ada Otorita. Otorita yang akan menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Perpres itu. Kami cuman menyelesaikan sisa (proyek) yang belum kami selesaikan," ujar Dody.

Sebagai informasi, saat ini Kementerian PU sedang menyelesaikan sejumlah proyek di IKN yang dikerjakan menggunakan skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC).

Proyek yang menggunakan skema MYC masih dilanjutkan karena pendanaannya sudah terikat kontrak sejak awal, jadi harus diselesaikan.

Proyek MYC itu seperti Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

Dalam Perpres 79/2025, IKN disebut akan menjadi ibu kota politik pada 2028 dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di IKN dan hingga 2029 mencapai 9.500.

Hingga September 2025, guna mendukung proses pemindahan ASN, telah tersedia 44 tower hunian siap huni.